Eks Sekda Buleleng Dewa Puspaka Diduga Terima Sogokan Rp16 Miliar

DENPASAR – Eks Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka seperti sulit berkelit dari kasus dugaan korupsi yang membelitnya. Kejaksaan Tinggi Bali bahkan menyebut Dewa Puspaka telah menerima gratifikasi alias sogokan hingga Rp16 miliar.

Aspidsus Kejati Bali Agus Eko P mengatakan, diduga jumlah gratifikasi senilai Rp 16 miliar.

Dia menyebutkan, pemberi gratifikasi ada dari perorangan dan perusahaan. Rinciannya, gratifikasi dari proyek Liquefied natural gas (LNG) sekitar Rp13 miliar lebih. Sedangkan gratifikasi dari Bandara Bali Utara sekitar Rp 2,5 miliar.

Baca juga: WOW! Anggota TNI, Polri, dan PNS di Badung Bakal Terima BLT

Eko menyebut pemberi gratifikasi juga diperiksa. Dijelaskan, gratifikasi terkait rencana pembangunan bandara dan Terminal LNG di Celukan Bawang. Izin Terminal LGN sudah keluar, tapi tidak berjalan.

“Ini dilakukan yang bersangkutan saat menjabat sebagai sekda tahun 2015-2020,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, bertepatan dengan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-61 yang jatuh pada Kamis (22/7), Kejati Bali membeberkan capaian kinerjanya. Salah satunya penetapan tersangka mantan Sekda Buleleng berinisial DKP (Dewa Ketut Puspaka) dalam kasus gratifikasi.

Penetapan Dewa Puspaka sebagai tersangka gratifikasi ini di luar dugaan. Pasalnya, selama ini Kejati Bali tidak pernah mengekspose kasus gratifikasi ini. Sebaliknya, yang digeber Kejati Bali sebelumnya adalah menyangkut uang sewa rumah dinas.

“Saudara DKP kami tetapkan tersangka gratifikasi. Tersangka DKP sebagai Sekda Buleleng diduga telah menerima gratifikasi dalam sejumlah pembangunan di Buleleng,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kejati Bali, Hutama Wisnu saat jumpa pers Kamis (22/7).

Penetapan tersangka sejak Jumat, 16 Juli lalu. Dijelaskan lebih lanjut, gratifikasi yang diterima DKP di antaranya rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Gratifikasi diterima dari beberapa orang dalam rangka membantu mempercepat pengurusan izin pembangunan bandara Bali Utara di pusat. Penyerahan uang terkait permintaan DKP tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pembayaran pada tahun 2018 dan 2019.

DKP juga diduga telah menerima gratifikasi dalam pengurusan izin pembangunan Terminal Penerima LNG di Celukan Bawang dari perusahaan.

Dalam kasus ini DKP menerima gratifikasi terkait penyewaan lahan tanah di Desa Yeh Sanih Kabupeten Buleleng yang di lakukan oleh Perusahaan sejak tahun 2015-2019.

Terkait pasal, penyidik mengenakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a), atau huruf (b), atau huruf (g), UU Tipikor. 

“Penerimaan gratifikasi kurang lebih Rp 16 miliar,” bebernya.

 

Dia menjelaskan, untuk gratifikasi ini 27 orang saksi sudah diperiksa. Karena ini menyangkut gratifikasi, jadi ada beberapa yang masih kami dalami.

“Permasalahan gratifikasi ini sulit diungkapkan karena menyangkut keterangan pihak-pihak,” beber pria yang sebentar lagi menjabat Wakajati Riau itu.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply