Terdakwa Pemalsuan Akta Otentik Yuri Pranatomo Diputus Bebas

DENPASAR –  Putusan mengejutkan dijatuhkan majelis hakim PN Denpasar terhadap kasus dugaan pemberian keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan terdakwa Yuri Pranatomo, 43.

Majelis hakim yang diketuai Hari Supriyanto dengan hakim anggota IGN Putra Atmaja dan Gede Putra Astawa, Hakim dalam sidang online Rau (21/7) membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU Kejari Badung.

Putusan hakim membebaskan Yuri ini di luar dugaan. Pasalnya, selama sidang pembuktian secara luring atau offline, Hari tampil cukup garang. Hakim 49 tahun itu sering mencecar dan memarahi terdakwa.

Baca juga: Pria Asal Denpasar Tega Bobol Rumah dan Bawa Kabur Motor Mantan Pacar

Ini karena selama persidangan terdakwa berbelit-belit, tidak kooperatif, dan tidak mengakui perbuatannya. Saat ditanya, terdakwa kerap mengaku lupa dan tidak ingat.

Atas pertimbangan tersebut, JPU Ni Ketut Hevy Y dan AA Made Suarja Teja Buana menuntut terdakwa dua tahun penjara. Terdakwa dinilai melanggar Pasal 226 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Faktanya, tuntutan tersebut dikandaskan oleh hakim.

“Menyatakan terdakwa Yuri Pranatomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta,” kata hakim Hari dalam amar putusannya.

Majelis hakim dalam pertimbangan pokoknya menyebut terdakwa tidak terbukti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Fakta yang terungkap di sidang, terdakwa diminta membuat draft perjanjian dan diberi catatan dari kesepakatan para pihak.

Mengenai luas tanah 13.700m2 dan harga permeter persegi, termasuk termin pembayaran, semua sesuai dan dimuat dalam akta.

“Para pihak sudah membaca isi akta dan sepakat tanda tangan. Sehingga draf sudah jadi akta, dalam hal ini tidak terbukti ada keterangan palsu,” kata hakim.

Terkait jumlah SHM yang beda dengan luas kesepakatan, hakim menilai adalah persoalan perdata.

“Penyelesaiannya secara perdata, ada wanprestasi dan sebagainya. Intinya secara pidana tidak ada terdakwa memasukkan keterangan palsu,” terang hakim.

Hal menarik lainnya, dalam putusan nomor 376/Pid.B/2021/PN Dps itu hakim memerintahkan 16 barang bukti berupa fotokopi sertifikat tanah dan lainnya dikembalikan pada penyidik Polres Badung.

“Membebaskan terdakwa Yuri Pranatomo dari segala tuntutan hukum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan,” tegas hakim Hari.

Informasi yang dirangkum koran ini, beberapa jam setelah putusan, pada Rabu petang Yuri langsung dikeluarkan dari sel tahanan.

Sementara itu, JPU Kejari Badung langsung bereaksi atas putusan hakim. JPU memastikan melakukan perlawanan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama itu.

“Kami pastikan kasasi. Besok pagi (hari ini, Red) memori kasasi kami ajukan,” ujar Kasi Pidum Kejari Badung, I Gede Gatot Hariawan saat dihubungi terpisah.

Di sisi lain, pihak korban melalui pengacaranya enggan berkomentar. “Belum bisa komentar karena perkara belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). Artinya, masih ada upaya hukum kasasi oleh JPU,” ujar Bernadin, pengacara Hendar Giacomo Boy Syam.

Sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan, terdakwa Yuri memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, terkait jual beli aset di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung.

Pelapor dalam kasus ini adalah Hendar Giacomo Boy Syam. Korban membeli aset tanah seluas 13.700 meter persegi di Cemagi, Mengwi, Badung.

Belakangan, tanah itu diketahui hanya seluas 8.892 meter persegi. Yuri Pranatomo jadi tersangka karena diduga membuat draf akta perjanjian kerja sama pembangunan dan penjualan nomor 33 tanggal 27 September 2017 terhadap aset dimaksud. Akibatnya korban mengalami kerugian miliaran rupiah.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply