Oknum Advokat Pemalsu Dokumen Putusan Kasus Cerai Dituntut Setahun

SINGARAJA- Oknum advokat Eko Sasi Kirono, 33, akhirnya dituntut setahun penjara.

Tuntutan setahun penjara bagi oknum pengacara di Buleleng itu, menyusul tindakannya memalsukan dokumen putusan Pengadilan Negeri Singaraja.

Seperti terungkap saat sidang pembacaan tuntutan secara daring di Pengadilan Negeri Singaraja, Kamis (22/7).

Baca juga: RUPSLB BRI Setujui Right Issue 28 Miliar Lembar Saham

Saat sidang dengan Ketua Majelis Hakim AA Ngurah Budhi Dharmana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nyoman Tri Surya Buana dan IGA Kade Ari Wulandari saat membacakan surat tuntutan menyatakan, Terdakwa Eko Sasi Kirono dinilai terbukti melanggar pasal 264 ayat 1 KUHP dan pasal 264 ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Sasi Kirono dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata JPU Tri Surya Buana.

Namun sebelum membacakan tuntutan JPU terlebih dahulu menguraikan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa

Disebutkan, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai merusak nama PN Singaraja dan merugikan klien.

Sedangkan pertimbangan meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

“Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf pada Pengadilan Negeri Singaraja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng, atas perbuatan yang telah dilakukan,” imbuh Jaksa Tri Surya Bhuana yang juga menjabat sebagai kasipidum Kejari Buleleng ini.

Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim A.A. Ngurah Budhi menyatakan menunda sidang untuk mempertimbangkan tuntutan jaksa.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (4/8) mendatang, dengan agenda pembacaan putusan.

Seperti diketahui, hingga kasus ini bergulir ke pengadilan, bermula dari pperbuatan terdakwa dengan sengaja memalsukan putusan gugatan perceraian di PN Singaraja.

Padahal saat putusan gugatan perceraian palsu diterbitkan terdakwa, proses gugatan masih berproses di pengadilan.

Putusan palsu itu kemudian dijadikan dasar untuk memohon penerbitan akta perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng. Pihak catatan sipil kemudian menerbitkan akta perceraian yang berdiri di atas putusan palsu.

Terdakwa beralan membuat putusan palsu itu karena ingin mempercepat proses (penerbitan akta perceraian).

Sumber Radar Bali

Leave a Reply