Gubernur Koster Akhirnya Cabut Instruksi Pemadaman LPJ Saat PPKM

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengambil sikap dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19.

Sikap gubernur itu tertuang melalui Surat Edaran Gunernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid 19 dalam Tatan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Sesuai SE, Koster tidak lagi meminta pimpinan daerah untuk mematikan lampu penerangan jalan (LPJ).

Baca juga: Selain Gratifikasi, Kejati Bidik Eks Sekda Buleleng dalam Kasus Lain

“Lampu-lampu penerangan jalan tidak dipadamkan. Lampu yang dipadamkan hanya di tempat-tempat yang potensial terjadi kerumunan. Misalnya di lapangan Taman Kota, Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Lapangan Puputan Margarana, Objek atau destinasi wisata, dan lain-lain,” terang Gubernur Koster dalam rilis resminya.

Seperti diketahui, saat pelaksanaan PPKM Darurat di Bali pada 3-20 Juli lalu, Gubernur Bali Wayan Koster dengan tegas memerintahkan kepada para pimpinan daerah untuk memadamkan LPJ di tempat vital dan berpotensi terjadi kerumunan.

Sayangnya, perintah Gubernur Bali tersebut tidak berjalan mulus. Sebaliknya atas perintah orang nomor satu di lingkungan pemprov Bali itu, banyak para kepala daerah termasuk pimpinan kepolisian yang menolak.

Salah satu kepala daerah yang menolak, yakni Bupati Giri Prasta.

Pemkab Badung menolak mentah-mentah karena pemadaman lampu penerang jalan umum (PJU) selain berisiko dan membahayakan keselamatan warga. Pemadaman LPJ saat PPKM Darurat juga akan memicu adanya potensi masalah baru di bidang keamanan atau kriminalitas.

“Untuk di Badung kita tidak mengikuti kebijakan pemadaman PJU dari awal dimulainya PPKM Darurat, karena pertimbangan keselamatan pengguna jalan dan keamanan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, A.A. Ngurah Rai Yuda Darma Senin (19/7) lalu.

Kini dengan perpanjangan PPKM dan memperhatikan aspirasi masyarakat, Gubernur Koster pun mencabut intruksinya. Catatannya, sejumlah tempat yang berpotensi mengundang keramaian atau kerumunan tetap dilakukan pemadama setelah melewati batas pukul yang sudah ditetapkan dalam SE gubernur.

Dalam SE terbaru tersebut, secara umum ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid 19 hampir sama dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 Tatanan Kehidupan Baru di Provinsi Bali.

Setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2021 ini diberlakukan beberapa kelonggaran untuk sektor essensial dan non-essensial,

Sektor non essensial dapat beroperasi dengan karyawan yang bekerja dikantor/toko sebanyak 25% dan lebih mengutamakan transaksi online, menerapkan protokol kesehatan sangat ketat, dan beroperasi sampai dengan pukul 21.00 Wita, (dalam Surat Edaran yang lama, sektor essensial tidak di izinkan beroperasi).

Sedangkan untuk kegiatan makan/minum seperti di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan dapat beroperasi menerapkan protokol kesehatan sangat ketat, lebih mengutamakan delivery (layanan pesan antar), sampai dengan pukul 21.00 Wita. (dalam Surat Edaran yang lama, jam operasional sampai jam 20.00 Wita).

Edaran ini mulai berlaku pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan Minggu, 25 Juli 2021. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply