Tak Setuju PPKM Diperpanjang, Ini Sikap Bupati Jembrana Terbaru

NEGARA – Pemerintah pusat kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Khusus Provinsi Bali, PPKM dilaksanakan pada level tiga dengan sejumlan ketentuan hampir sama dengan PPKM Darurat sebelumnya.

Bedanya, PPKM Darurat Jilid II ini lebih longgar. Diantaranya mengenai jam operasional usaha yang sebelumnya dibatasi hingga pukul 20.00 wita, menjadi pukul 21.00 Wita.

Baca juga: Pimpinan DPRD Positif Covid-19, Kantor DPRD Badung Lockdown

Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang sebelumnya mengaku tidak mendukung jika ada perpanjangan PPKM darurat, terpaksa tak berkutik dan harus menerima PPKM level tiga yang diterapkan Provinsi Bali melalui surat edaran Gubernur Bali nomor 11 tahun 2021.

Namun demikian, pada pelaksanaannya bupati akan menekankan penegakan protokol kesehatan dan vaksinasi pada warga Jembrana.

“Kuncinya adalah protokol kesehatan dan vaksin, kalau masyarakat masih tetap tidak patuh, maka pembatasan tetap dilakukan oleh pemerintah,” tegas Bupati Tamba.

Karena itu, salah satu upaya agar masyarakat sadar menjalankan disiplin protokol kesehatan dengan mengintensifkan operasi yustisi untuk mendisiplinkan protokol kesehatan.

Di samping itu, tim yustisi bersama tenaga kesehatan menggelar vaksinasi dengan menyasar tempat-tempat keramaian seperti pasar senggol negara di bekas terminal negara.

Menurut bupati, pelaksanaan PPKM level tiga di Jembrana lebih mengutamakan pendisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan vaksin.

Artinya, selain aturan dari gubernur mengenai PPKM level tiga harus dijalankan, lebih utama adalah penegakan protokol kesehatan dan vaksin.

“Masyarakat harus sadar, disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksin,” tegasnya.

Harapan bupati setelah penetapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli, kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi meningkat.

Akan tetapi, kalau penyebaran kasus terus naik maka tidak mungkin pemerintah menerapkan aturan lebih ketat lagi.

Sebelumnya,  bupati menyampaikan pandanganya mengenai PPKM darurat yang diwacanakan diperpanjang.

Bupati menegaskan tidak mendukung jika ada perpanjangan PPKM darurat, karena rumus sebenarnya masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Sehingga bupati menekankan agar masyarakat disiplin agar tidak diberlakukan aturan lebih ketat lagi oleh pemerintah pusat.

“Kalau masyarakat disiplin, kita tidak usah lakukan itu (PPKM Darurat). Kuncinya ada di kita. Kenapa pemerintah tegas, karena kita tidak disiplin. Jadi rumusnya kita disiplin. Tapi suruh vaksin saja ngak mau,” ujarnya.

Bupati berharap dengan penerapan prokes dan vaksinasi tadi bisa membantu kinerja tenaga medis difasilitas kesehatan.

Menurut bupati, jika selama PPKM level III banyak aturan dilanggar dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus kembali.

“Kalau lonjakan kembali terjadi tidak akan selesai selesai pandemi ini. Padahal kita ingin ekonomi segera jalan. Jika kasus meningkat, kami khawatir tenaga medis akan kewalahan sehingga tidak mampu memberikan pelayanan.

Kasihan jika ada saudara saudara kita sakit butuh tindakan medis tidak ditangani secara maksimal nantinya,” ungkapnya. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply