Selama PPKM Darurat Jilid I, Pemkab Badung Segel 13 Usaha di Kutsel

MANGUPURA – Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Tim Yustisi Kabupaten Badung terus melakukan pengawasan. Ada sejumlah pelanggaran yang ditemukan baik itu perorangan maupun pelaku usaha. Namun hingga Selasa (20/7) ada 13 usaha di Kuta Selatan yang terpaksa disegel.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara  menerangkan sesuai dari rekap laporan sampai Senin (19/7) sebanyak 449 pelaku usaha mendapatkan teguran lisan.

Kalau pelanggaran perorangan sebanyak 66 mendapatkan teguran lisan, sebanyak 9 orang mendapatkan teguran tertulis, 6 orang sanksi kerja sosial dan 24 orang di denda.  

Baca juga: Akhir PPKM Jilid I Tim Yustisi Denpasar Jaring 4 Pelanggar Prokes

“Dari banyaknya pelanggaran  sebanyak 83 pelaku usaha mendapatkan teguran tertulis, 4 pelaku usaha didenda, dan 17 tempat usaha disegel,” ujar Suryanegara pada Selasa (20/7).

Kata dia, yang paling banyak tempat  usaha ditutup selama PPKM Darurat, terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, yakni 13 tempat usaha. Penutupan ini diberlakukan kepada usaha non esensial yang masih buka selama PPKM Darurat dan ada beberapa usaha esensial yang dicurigai masih menerima dine in (makan ditempat).

“Berbagai jenis yang kami tutup, mulai dari UMKM sampai dengan usaha besar (bar dan restoran). Ada toko, gym, bar, rumah makan/restoran, rumah kecantikan dan lain-lain,” terang Birokrat asal Denpasar ini.

Kata dia, penyegelan beberapa usaha tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku. Baik dari Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Bupati Badung.

“Yang pasti itu sudah ada SOP berdasarkan  Perda dan Perbup. Kalau saat PPKM mikro, kami hanya beri peringatan, surat pernyataan setelah itu baru denda atau tutup 1 minggu. Saat PPKM darurat keduanya bisa kami berikan, denda dan tutup sementara,” pungkasnya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply