Pengadaan Tisu dan Vitamin Disorot, Dewan Gianyar Ungkap Fakta Ini

GIANYAR– DPRD Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020 pada Rabu (21/7).

Dalam sidang itu terungkap ada penataanusahaan hibah tidak sesuai ketentuan di Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Diantanya pengadaan tisu dan vitamin. Termasuk pembayaran honor tidak sesuai.

Baca juga: Krisis Oksigen, Bali Hanya Terima Jatah 25 Ton Per Hari

Sorotan itu datang dari Pandangan Fraksi PDIP Perjuangan yang dibacakan oleh Nyoman Kandel.

“Pembayaran honorarium pada BPKAD  tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti potensi tumpang tindih pembayaran honorarium tim dengan pembayaran intensif,” ujar Kandel dihadapan sidang.

Selanjutnya, pada poin b, menyatakan tugas Tim Satuan Penertiban dan Penagihan Pajak berkaitan dengan Tupoksi yang melekat pada BPKAD.

“Hal tersebut mengakibatkan ketidakhematan belanja pegawai sebesar Rp 382.625.000. Hal ini disebabkan Kepala BPKAD tidak berpedoman pada aturan yang berlaku,” tegas Kandel.

Lebih lanjut, Kandel menambahkan, penataausahaan hibah tidak sesuai dengan ketentuan. 

Ada delapan hal yang dibeberkan dewan.

“Satu, menyebabkan sisa dana hibah belum dikembalikan ke kas negara; penetapan nilai hibah kepada pelaku usaha pariwisata tidak sesuai data; terdapat 143 hotel dan restoran yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah,” ungkapnya.

Hal yang tidak sesuai ketentuan lainnya, yakni SK tim pelaksana teknis tidak menyebutkan secara jelas Tupoksi dari masing-masing personil dalam jabatannya.

“Penyusunan harga perkiraan sendiri tidak didukung kertas kerja yang memadai. Nilai kebersihan berupa tisu tidak wajar,” terangnya.

Bahkan, pengadaan vitamin C tidak sesuai dengan merek yang diatur dalam spesifikasi pekerjaan.

Hasil pengadaan handsanitizer tidak sesuai pengerjaan. “Hal ini disebabkan Kepala BPKAD kurang optimal dalam menghitung nilai pendapatan yang akan digunakan untuk menetapkan nilai hibah kepada para usaha pariwisat dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pariwisata. Serta tidak cermat menyusun HPS,” terang kandel.

Bidang lainnya juga dicermati oleh DPRD. Diantaranya perizinan, kesehatan hingga pekerjaan umum. Usai pandangan FPDIP, dilanjutkan pandangan Fraksi Golkar, Demokrat dan Fraksi Indonesia Raya. Secara keseluruhan, DPRD mengapresiasi kinerja pemerintahan Gianyar.

Sementara itu, usai sidang paripurna, Bupati Gianyar, Made Mahayastra yang hadir bersama wakil bupati dan sejumlah kepala OPD menyambut baik pandangan Fraksi di DPRD Gianyar.

Terkait sorotan FPDIP, bupati menilai itu salinan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Yang disampaikan, dibacakan hari ini, itulah temuannya. Setiap tahun, sejak (Mahayastra menjadi, red) dari Ketua DPRD, selalu ada temuan seperti itu. Karena bagaimana sulitnya, kalau sekarang situasi normal, mengurus Rp 3,2 triliun uang. Baik belanja langsung maupun tidak langsung,” ujar Mahayastra.

Saat tahun 2020, lanjut bupati merupakan sesuatu yang khusus. Sebab, berbenturan dengan awal pandemi Covid-19. “Kepala daerah di push untuk memiliki kecepatan pengambilan keputusan. Kecepatan mencairkan program pemerintah. Sehingga dalam situasi seperti itu, kalau disorot dari sisi administrasi pasti banyak bolong,” jelasnya.

Lanjut dia, yang disampaikan oleh DPRD, sudah kami tindaklanjuti. “Dengan kekurangan SK bupati sudah. Kalau kemarin kami tunggu banyak hal untuk cairkan, rakyat sudah teriak-teriak,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah saat menyiapkan tempat karantina hingga bantuan sosial begitu cepat. “Kemarin (tahun 2020, red) itu perlu kecepatan, dan itu jadi PR (Pekerjaan Rumah, red) kami,” pungkas Mahayastra.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply