Jokowi Izinkan Makan di Tempat, Mendagri dan Gubernur Bali Melarang

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster tampaknya lebih memilih berseberangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam SE Nomor 11 tahun 2021 tentang PPKM Level 3 yang berlaku di daerahnya.

Salah satunya yang terlihat terkait dengan aturan untuk para pedagang makanan. Dalam aturan terbarunya, Koster tidak memperbolehkan warga untuk makan ditempat, alias hanya menerima delivery/take away. 

Sementara untuk batas waktu masih tetap sama, yakni pada pukul 21.00. Sedangkan Presiden Joko Widodo memperbolehkan warga untuk makan ditempat asalkan diberi waktu maksimal selama 30 menit. 

Baca juga: Oksigen Sempat Krisis, Bupati Giri Prasta Klaim saat Ini Tercukupi

“Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai dengan pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit,” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Selasa (21/7/2021) yang juga disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Namun Gubernur Koster tampaknya tidak memilih mengambil kebijakan tersebut. Ia memilih untuk memperketat aturan di Bali dengan tidak memperbolehkan pengunjung untuk makan di tempat makan.

Sementara untuk kebijakan lainnya, Koster masih sama dan sejalan dengan perintah dari Presiden Joko Widodo. Seperti halnya pengaturan untuk usaha nonesensial, yang sebelumnya dilarang beroperasi, kini diperbolehkan dengan kapasitas dan waktu tertentu serta memperketat protokol kesehatan.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kebijakan melarang makan di tempat yang dilakukan Koster ini mengikuti Instruksi Mendagri Nomor 22 tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid019 di Jawa dan Bali. Dalam Diktum Ketiga Huruf d, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan makan/ minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaa/ mall hanya menerima delivery/ take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Dengan demikian, Inmendagri Nomor 22 tahun 2021 dan SE Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2021 berbeda dengan pernyataan lisan Presiden Jokowi pada Selasa (20/7).

Sumber Radar Bali

Leave a Reply