Gegara Uang Rp 2,5 M, Oknum Anggota DPC Peradi Denpasar Diberhentikan

DENPASAR- Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Denpasar menjatuhkan vonis bersalah terhadap oknum advokat Ary Budiman Soenardi dari kantor Budiman & Co. 

Sidang agenda putusan dibuka oleh Ketua Majelis Gusti Ngurah Muliarta didampingi anggota majelis Ketut Bagiada, I Ketut Jaya, I Ketut Rai Setiabudhi dan Gede Rudia Adiputra.

Sidang itu terbuka untuk umum dan berlangsung di ruang Saraswati, Hotel Inna Bali Heritage Denpasar, Jumat (16/6). 

Baca juga: Menko Airlangga: IPTEK Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Inovasi

Pengaduan advokat tersebut merupakan buntut dari uang sebesar Rp 2,5 miliar yang diduga diterima bersangkutan dari pengadu, Nicholas John Hyam, warga negara Inggris yang tak lain mantan klien Ary Budiman.

Dalam pengaduan tersebut, diterangkan bahwa teradu melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat Indonesia karena tidak berlaku jujur.

Pengadu telah mentransfer uang sejumlah Rp 3 miliar kepada teradu yang sebetulnya biaya tersebut dipergunakan sebagai biaya operasional.

Namun, perkara di Mahkamah Agung kalah serta kuasa yang diberikan kepada teradu dalam tingkat kasasi telah dibatalkan atau dicabut.

Tetapi, teradu tetap mengambil putusan kasasi di Pengadilan Negeri Denpasar. 

Terhadap pengaduan tersebut ditanggapi oleh teradu bahwa terkait dengan uang sebesar Rp3 miliar bukan uang operasional melainkan uang lawyer fee teradu untuk memberikan jasa hukum ditingkat Kasasi dan telah diakui oleh pengadu sendiri dalam somasinya tertanggal 20 Oktober 2020. 

Majelis Hakim berpendapat bahwa teradu telah membebani pengadu dengan biaya-biaya yang tidak perlu sehingga majelis berkesimpulan teradu telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf e kode etik advokat Indonesia yang menyebutkan advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. 

Selain itu, teradu dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 kode etik advokat Indonesia. 

Majelis berpendapat tindakan yang dilakukan oleh teradu mengakibatkan rusaknya citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Teradu harus diberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggarannya berupa pemberhentian tetap dari profesinya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Selain itu, teradu dibebankan untuk membayar beban perkara. 

Pengadu Nicholas John Hyam didampingi kuasa pendamping masing-masing Johny Riwoe, Yulius Benyamin Seran, Laurens B. Deru, Naldi Elfian Saban dari Kantor Law  Firm Benjamin Seran Jr & Partner.

Sementara itu dari pihak teradu didampingi Ricky J. Brand, Nengah Sukardika dan Ricky Maulana.

Kuasa Hukum Pengadu, Laurens Brindisi Deru saat ditemui awak media setelah mengikuti sidang putusan menyampaikan bahwa kliennya memberikan apresiasi yang setingginya kepada DPC Peradi Denpasar terutama Majelis DKD yang telah memberikan rasa adil kepada kliennya. 

“Kami berharap putusan tersebut patut dijadikan referensi atau pedoman bagi rekan-rekan advokat untuk senantiasa menjaga marwah profesi yang terhormat ini sehingga profesi yang disebut officium nobile selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat pencari keadilan,” ujar pengacara asal NTT ini. 

Hingga berita ini diterbitkan Ary belum bisa dimintai konfirmasinya. Nomor ponselnya 0816570*** tidak aktif.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply