Duh, Sekolah di Buleleng Tetap Paksa Siswa SMA/SMK Beli Seragam Baru

SINGARAJA– Pemerintah mengingatkan sekolah agar tak memaksa siswa membeli seragam baru.

Lebih lagi pada tahun ajaran baru kali ini. Pemerintah juga meminta komite sekolah mempertimbangkan lagi rencana melakukan pungutan pada orang tua siswa.

Sebab kondisi ekonomi tengah sulit.

Baca juga: Pengaduan Pengancaman Anggota Dewan Buleleng Akhirnya Berakhir Damai

Larangan itu, setelah pihak pemerintah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 420/6420/DISDIKPORA/VII/2021.

Instruksi itu mengatur masalah pengadaan pakaian seragam sekolah dan pungutan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun ajaran 2021/2022.

Instruksi itu kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng Nomor 420/6422/VII/Skrt/2021.

Kedua aturan itu mengikat bagi jenjang pendidikan TK, SD, maupun SMP negeri yang ada di Kabupaten Buleleng.

“Sekolah tidak boleh memungut apa pun. Komite juga harus memerhatikan kondisi sekarang ini. Jangan dulu lah melakukan pungutan atau sumbangan. Kita tahu kondisi ekonomi sedang sulit. Apalagi dalam kondisi PPKM darurat ini,” kata Kepala Disdikpora Buleleng Made Astika saat dihubungi, Jumat kemarin (16/7).

Sayangnya sejak awal pekan ini, beredar kwitansi tanda pembelian pakaian seragam SMA/SMK pada salah satu konveksi tertentu.

Astika mengaku, pihaknya tak bisa menindaklanjuti hal tersebut.

Sebab pengelolaan SMA/SMK berada di bawah kewenangan Pemprov Bali. Selain itu pembelian seragam itu juga menjadi ranah perjanjian personal antara orang tua siswa dengan penyedia jasa konveksi.

Ia menegaskan, sekolah tak boleh mengarahkan orang tua siswa membeli pakaian seragam ke konveksi tertentu. Bahkan Disdikpora Buleleng menganggap orang tua siswa tak harus membeli pakaian seragam baru. Apabila masih ada seragam lama, siswa pun dapat menggunakan seragam tersebut.

“Kalau ada seragam lama, tidak masalah kok. Toh masih bisa dipakai. Sekolah juga tidak boleh memaksa. Kalau ada yang seperti itu, laporkan pada kami. Bila terbukti, kepala sekolah bisa kami kenakan sanksi mutasi serta penurunan jabatan,” tegas Astika

Sumber Radar Bali

Leave a Reply