Pemerintah Larang Salat Idul Adha Berjamaah, Kurban Dilakukan di RPH

SINGARAJA– Salat Idul Adha yang sedianya dilaksanakan pada Selasa (20/7) mendatang ditiadakan. Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng memutuskan tak memberikan izin pelaksanaan salat berjemaah.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 19 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Buleleng dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Buleleng sempat menemui Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, membahas teknis ibadah pada hari raya Idul Adha. Mulai dari teknis salat sampai dengan prosesi kurban.

Baca juga: Sewa Jet Pribadi, Siapkan Dana Hampir Semiliar untuk Bali ke Darwin

Ketua MUI Buleleng H. Ali Mustofa mengatakan, pihaknya akan mengacu pada SE Menteri Agama.

Namun umat mengusulkan pada majelis ulama, agar ibadah dapat dilaksanakan di masjid. Meski dilaksanakan secara terbatas.

“Harapan umat begitu. Makanya kami sampaikan pada pemerintah daerah. Apakah diizinkan dalam kondisi PPKM darurat begini. Bila memang diminta sesuai dengan SE Menteri Agama, kami siap melaksanakan.

Dalam zoom meeting dengan Wakil Presiden pun beliau sudah menganjurkan agar ulama memberikan pemahaman pada umat, bahwa salat Idul Adha agar dilaksanakan di rumah dulu,” kata Ali.

Menurut Ali, MUI telah menyusun sejumlah teknis pelaksanaan kurban.

Sedangkan untuk proses penyembelihan kurban, panitia diminta melaksanakan penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Panitia juga diminta langsung mengantar daging kurban ke rumah penerima. Sehingga tak terjadi kerumunan.

“Kalau memang jauh dari RPH, agar dilaksanakan di lokasi yang terbuka. Sehingga social distancing dan physical distancing dapat terlaksana,” imbuh Ali.

Sementara itu Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Gede Suyasa mengatakan, rangkaian ibadah Idul Adha 2021, tak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mengacu SE Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021, kegiatan malam takbiran dan salat idul adha tak bisa dilaksanakan. Sementara kegiatan kurban dilaksanakan secara terbatas.

“Dalam SE Menteri Agama itu sudah disampaikan petunjuk teknisnya. Supaya dalam proses penyembelihan tidak terjadi kerumunan, dan tetap terjaga protokol kesehatannya. Kami minta MUI mengacu edaran tersebut,” pungkas Suyasa. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply