KPK Sarankan Pemerintah Hentikan Program Vaksinasi Berbayar

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana program vaksinasi Covid-19 berbayar atau Gotong Royong untuk individu melalui Kimia Farma.

Lembaga antirasuah itu tidak mendukung program tersebut karena berisiko tinggi menimbulkan korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan Vaksinasi Mandiri dan Vaksinasi Gotong, Senin 12 Juli 2021 lalu.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Kota Denpasar Sebanyak 516.450 untuk Dosis Pertama, 215.358 untuk Dosis Kedua 

Baca juga: Kimia Farma Tunda Pelaksanaan Vaksinasi Berbayar di Bali, Kadinkes Ngaku Kaget

Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Kemudian Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.

”KPK tidak mendukung pola vaksin GR [Gotong Royong] melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko,” kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu 14 Juli 2021.

Dalam rapat itu Firli menyampaikan mengenai sejumlah pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, potensi fraud, serta saran tindak lanjut.

Ia membahas materi potensi fraud mulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program.

“Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program. Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Tapi saya ingin tidak ada korupsi,” ujar jenderal polisi bintang tiga itu.

Firli menyebut ada sejumlah poin yang disampaikannya dalam rapat. Khususnya terkait langkah-langkah strategis menyikapi potensi fraud.

Hal itu bila kemudian vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya.

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply