Batal Kembalikan BLT, Warga Desa Takmung Langsung Bersyukur

SEMARAPURA – Perbekel Desa Takmung, I Nyoman Mudita dikonfirmasi terpisah mengaku sudah diberi tahu mengenai batalnya 20 warga mengembalikan dana BLT.

Dikatakan Mudita, 20 warganya yang sebelumnya diminta mengembalikan salah satu BLT dari dua BLT yang diterima lantaran menjadi temuan BPKP, diungkapkannya sangat bersyukur dan berterima kasih atas hal tersebut.

Sebab dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, perekonomian warganya cukup sulit.

Baca juga: Keluar dari LP, Ucok Si Pecandu Narkoba Naik Kelas Jadi Pengedar

“Ada dua orang yang sudah mengembalikan salah satu BLT. Dengan adanya surat itu, uangnya kami sudah kembalikan. Sebab warga mengumpulkan uang pengembalian BLT di desa,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Perbekel Takmung, I Nyoman Mudita mengungkapkan temuan BPKP itu bermula ketika pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan program BPUM tahun 2021 yang bisa didapatkan warga dengan mendaftar difasilitasi pemerintah desa.

Untuk bisa mendaftar, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi warga, yakni WNI memiliki e-KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha (SHU) dari lurah atau perbekel setempat, tidak sedang menerima KUR, bukan ASN, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau pegawai BUMD.

“Warga yang ingin mendapatkan bantuan itu juga diminta mencantumkan nomor telepon seluler atau menyertakan nomor seluler keluarga terdekat. Penerima BPUM tahun sebelumnya dapat mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan,” bebernya.

Mendengar adanya program bantuan tersebut, warga yang merasa memenuhi persyaratan pun melakukan pendaftaran. Untuk tahap pertama ada sekitar 275 warga yang mendaftar dan di tahap kedua ada sebanyak 150 warga yang mendaftar.

“Ada warga yang sudah menerima BPUM sebesar Rp 1,2 juta itu. Dan ada yang masih menunggu cairnya bantuan tersebut,” terangnya.

Naasnya ketika warga telah menggunakan BLT itu untuk memenuhi kebutuhannya, BPKP mencatat penerima BLT APBD namun juga mendapat BPUM sebagai temuan sehingga harus mengembalikan salah satu BLT tersebut. Meski pada program BPUM tidak mensyaratkan penerima BLT lain tidak boleh menerima bantuan tersebut. Untuk saat ini ada sebanyak 20 warga Desa Takmung menjadi temuan BPKP menerima BLT double dan harus mengembalikan salah satunya.

“Dua puluh orang ini menerima BLT dari APBD sebesar Rp 600 ribu dan BPUM sebesar Rp 1,2 juta. Warga kami ini kemudian diminta untuk mengembalikan salah satu BLT tersebut dan membuat surat pernyataan sanggup membayar. Semuanya sudah membuat surat pernyataan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Takmung yang diminta untuk mengembalikan salah satu bantuan tersebut, Wayan Suartama mengungkapkan ia diminta untuk membuat surat pernyataan Jumat (25/6) dengan batas waktu pengembalian selama dua bulan sejak membuat surat pernyataan.

Rencananya dia akan mengembalikan BLT APBD mengingat bantuan yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan BPUM. “Kondisi ekonomi saya lagi sulit. Mau tidak mau harus mengembalikan dari pada saya ditangkap,” tandasnya kala itu.

 

Namun, belakangan BPKP memastikan bahwa para penerima dua bantuan itu tidak perlu mengembalikan salah satu bantuan. Sebab, dua bantuan itu berbeda. BLT meruppakan jaring pengaman sosial, sedangkan BPUM merupakan pemberdayaan sosial.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply