Usaha Ditutup, Sebut Petugas B*j*g, Pemilik Counter HP Dijuk Polisi

SEMARAPURA-Gegara tak terima dan melawan petugas saat usaha counter handphonenya ditutup Satgas, Muhammad Armyliansyah Rahmani alias Army harus berurusan dengan polisi.

Pria 27 tahun asal Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Klungkung, ini akhirnya diamankan anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Klungkung.

Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP. Ario Seno Wimoko, Selasa (13/7) menjelaskan, penangkapan salah satu pemilik usaha di wilayah Klungkung, ini berawal dari adanya informasi terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik.

Baca juga: Masuk Rumah Orang, Tusuk Dada Pakai Pisau, Pria Ini Bikin Geger Warga

Sesuai informasi yang diterima, Army sempat membuat status di akun whatsapp miliknya. Status WA berisi ujaran kebencian itu dibuat Army, pada Sabtu (10/7) lalu.

Dalam status itu, Army mengunggah gambar petugas kepolisian yang sedang bertugas dalam pose membelakangi kamera dengan tulisan

“Wkk lucu, toko saya yang d datangi ramai polisi tentara dan lain-lain, mulai besok tdk boleh buka sampai tanggal 20, c*ng gmn saya nyari uang utk hidup gmn cara saya bayar gaji karyawan, sumpah emg negeri b*ngs*t, c*i pemerintah nu maan gajih walaupun PPKM cng sbgt rakyat kengken? Takon petugas maaf niki tyg Cuma menjalankan printah, ta*n c*cing takon cg engken solusi utk cg, jwb ne tyg ten bise ngomong napi, bo*og c*i”

Singkat cerita, atas unggahan itu, pihak kepolisian yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan Army.

“Kami menerima informasi itu pada Minggu (11/7). Setelah mendapatkan laporan itu pada Senin (12/7) sekitar 10.00 WITA, kami langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terlapor,” ujar AKP Ario Seno Wimoko.

Selanjutnya, meski diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau Pasal 76d Jo Pasal 81 ayat (1) dan atau Pasal 14 ayat (2) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dan atau Pasal 207 KUHP, namun polisi tak melakukan penahanan.

Sebaliknya, polisi hanya meminta Army membuat klarifikasi permohonan maaf terkait pelanggaran yang telah dibuat sebagai efek jera.

“Terlapor sudah mengakui perbuatannya dan menyadari perbuatannya adalah melanggar hukum,” tukas AKP Ario Seno.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply