Mulai Besok,Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Tak Beropreasi Malam Hari

DENPASAR –Upaya membatasi mobilitas masyarakat selama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan anyar.

Kali ini, untuk mengoptimalkan penerapan PPKM Darurat, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan baru di bidang transportasi.

Sesuai aturan terbaru, untuk upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah kembali membatasi pergerakan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) atau angkutan non logistik di pintu masuk atau tepatnya di pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jatim dan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali

Baca juga: Airlangga: Pemerintah Siapkan Rp 225,54 T untuk Pengetatan PPKM

Seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Selasa (13/7).

Saat memberikan keterangan pers, Gunarta menyatakan, merujuk dari keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) dan surat Dinas Perhubungan Provinsi Bali nomor B.34.550/6999/DISHUB tertanggal 13 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penyeberangan Penumpang Ketapang-Gilimanuk dan sebaliknya, maka pemerintah akan menerapkan pembatasan waktu operasional terhadap layanan angkutan penyeberangan lintas Ketapang–Gilimanuk.

Pembatasan berupa penyekatan pergerakan PPDN dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali maupun sebaliknya, itu khusus bagi penumpang kendaraan angkutan umum non logistik seperti bus, angkutan travel lintas Jawa-Bali dan sejenisnya.

Selain moda transportasi umum, bagi pelaku perjalanan dengan transportasi atau kendaraan roda dua dan sejenisnya maupun pengguna jasa angkutan penyeberangan tanpa kendaraan (Pejalan Kaki); dan Pengguna Kendaraan pribadi dan sejenisnya.

juga dibatasi,

“Layanan penyeberangan untuk empat jenis pengguna jasa di atas yang selama ini beroperasi 24 jam terhitung sejak Rabu tanggal 14 Juli 2021 Pukul 20.00 WITA, akan beroperasi mulai Pukul 06.00 WITA sampai dengan Pukul 20.00 WITA,” jelas Kadishub Samsi Gunarta.

Sedangkan untuk kendaraan logistik layanan penyeberangan, kata Kadishub Bali ini tetap beroperasi selama 24 jam.

Sementara bagi pengguna jasa selama jam operasional hanya akan dilayani untuk menyeberang, apabila memiliki kelengkapan berupa Surat keterangan negatif Covid-19 yang ditunjukkan dengan hasil rapid test antigen atau PCR yang masih berlaku dan dilengkapi dengan QRcode; serta sertifikat atau kartu vaksinasi Covid-19 sekurangnya 1 kali.

“Tanpa kedua persyaratan di atas, calon pengguna jasa tidak dapat melakukan proses pembelian tiket penyeberangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, kadishub Bali Samsi Gunarta juga menambahkan, untuk kelancaran pelaksanaan pembatasan operasional penyeberangan, pihaknya berharap para PPDN agar menyesuaikan jadwal perjalanan dengan jadwal pembatasan operasional lintas penyeberangan Ketapang – Gilimanuk

Dimana jadwal pembatasan operasional lintas penyeberangan

Ketapang – Gilimanuk adalah selama pelaksanaan PPKM Darurat sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, dan akan dievaluasi menyesuaikan dengan status PPKM.

“Terhadap hal tersebut seluruh perusahaan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk maupun perusahaan angkutan darat, agar memastikan kelengkapan dokumen perjalanan penumpang dan menyediakan petugas khusus untuk melakukan verifikasi dokumen perjalanan sebelum penumpang menggunakan sarana angkutan,” pungkasnya

Sumber Radar Bali

Leave a Reply