Ada Kekosongan Hukum, Kejati Bali Jangan Asal Lelang Aset Tri Nugraha

DENPASAR – Ahli hukum pidana Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ketut Ariawan mengingatkan penyidik Kejati Bali agar tidak sembarangan melelang aset milik mendiang Kepala BPN Badung dan Denpasar Tri Nugraha, 53. Diketahui, Tri Nugraha melakukan bunuh diri saat akan dijebloskan ke sel setelah jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali.

Menurut Ariawan, saat ini terjadi kekosongan hukum setelah Tri dinyatakan meninggal dalam kasus bunuh diri Agustus tahun lalu.

Kekosongan hukum yang dimaksud Ariawan yaitu Tri Nugraha saat meninggal masih berstatus tersangka, belum menjadi terdakwa yang disidangkan di pengadilan.

Baca juga: Kebun Raya Gianyar akan Grand Opening saat PPKM Darurat

Berbeda jika Tri Nugraha meninggal dunia dengan status terdakwa, maka hartanya bisa dilelang dengan penetapan pengadilan.

“Karena tersangka meninggal sebelum dijadikan terdakwa, maka terjadi kekosongan hukum. Apa mesti ditafsirkan tersangka itu juga terdakwa? Dasar hukumnya harus jelas,” beber Ariawan melalui sambungan ponselnya.

Status tersangka itulah yang membuat aset Tri Nugraha berstatus sementara. Penyidik Kejati Bali melakukan penyitaan dalam rangka pemeriksaan untukpembuktian di persidangan.

“Kalau status tersangka, maka barang sifatnya masih sitaan. Artinya itu (aset) masih sementara dan belum dirampas untuk negara,” tegasnya.

Akademisi asal Pancasari, Buleleng, itu mengungkapkan, dalam kondisi mengambang seperti sekarang, penyidik tidak boleh serta-merta melakukan pelelangan. Penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut Ariawan, jika penyidik Kejati Bali tetap memaksakan lelang, dikhawatirkan timbul masalah baru.

“Aset itu disita dan dijadikan barang bukti berdasar penetapan pengadilan. Inilah yang namanya terjadi kekosongan hukum,” tukas penyuka Jeep lawas itu.

Wacana lelang aset Tri Nugraha ini memang menuai banyak polemik. Sebelumnya, ada dua orang yang mengaku keberatan terhadap rencana lelang lantaran sudah membayar mobil milik Tri Nugraha.

Mobil dibayar sebelum disita oleh penyidik Kejati Bali. Hanya saja transaksi dilakukan secara pertemanan.

Mobil tersebut disebut tidak berkaitan dengan kasus gartifikasi dan TPPU Tri Nugraha. Hanya kebetulan waktu penyitaan, mobil tersebut ada di rumah Tri Nugraha.

Dalam perkara korupsi besar, di Indonesia pernah ada kasus hampir serupa. Salah satunya mendiang mantan Presiden Soeharto yang terjerat korupsi. Namun, Soeharto sakit, sehingga kejaksaan menghentikan perkara pidananya. 

Walau begitu, pihak Kejaksaan Agung melakukan gugatan secara perdata untuk bisa merampas hasil korupsi Soeharto. Dalam perkara perdata ini, akhirnya Soeharto atau ahli warisnya lolos dari hukuman. Yang dihukum adalah Yayasan Supersemar untuk membayar Rp4,4 triliun atau asetnya disita.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply