Terkait Rencana Penerapan PPN Sembako, IKAPPI Bali Tegas Menolak Wacana Tersebut

Laporan Wartawan Tribun Bali, Karsiani Putri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bali, Sudadi Murtadho mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak adanya rencana Pemerintah yang akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako.

Pasalnya, melihat situasi seperti saat ini banyaknya pedagang gulung tikar dan juga omzet yang menurun drastis.

Rencana penerapan PPN terhadap sembako sendiri  tertuang dalam Draft Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

“Sampai hari ini, IKAPPI Bali menolak karena kondisi pedagang kami banyak yang gulung tikar dan yang masih bertahan hanya di angka 50 persen,” jelas Sudadi Murtadho pada Kamis 10 Juni 2021.

Baca juga: Serikat Buruh: Orang Kaya Diberi Relaksasi Pajak, Rakyat Kecil Dikenai PPN Sembako

Menurutnya, kendati Pemerintah mengklaim nantinya skema kenaikan PPN untuk sembako akan menimbulkan keadilan bagi masyarakat, IKAPPI Bali justru melihat hal  ini sebagai cara Pemerintah untuk menekan masyarakat.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini masyarakat malah dikenakan pajak lagi.

“Artinya kan kita sudah dihimpit dalam ekonomi tapi malah ditambah dengan beban pajak yang harus dibayarkan dengan begitu tingginya,” jelasnya.

Dirinya menuturkan bahwa kepada media telah disampaikan bahwa Pemerintah meminta masukan kepada masyarakat terkait rencana tersebut dan oleh karena itu pihaknya IKAPPI Bali memberi masukan agar penerapan PPN pada sembako tidak diberlakukan.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya bersuara agar didengar Pemerintah dikarenakan apabila tidak ada yang bersuara maka pajak tetap dirasakan masyarakat sendiri.

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply