Sikapi Laporan ISKCON ke Komnas HAM, MDA Buleleng Siap Pasang Badan

SINGARAJA– Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng menyatakan untuk siap pasang badan memberikan perlindungan pada bendesa adat di Buleleng.

MDA melakukan langkah tersebut menyusul laporan yang dilakukan lembaga International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) ke Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM).

Bendesa Madya MDA Buleleng Dewa Putu Budarsa mengaku sudah mengetahui adanya laporan tersebut. Hanya saja laporan tersebut baru ia baca melalui media massa dan media sosial.

Baca juga: Polda Bali dan Disdikpora Beri Lampu Hijau Honda DBL 2021 Seri Bali

Sementara terkait laporan secara tertulis, Budarsa mengaku belum pernah baca.

Budarsa menyebut ada tiga bendesa di Buleleng yang diadukan ke Komnas HAM.

Masing-masing Bendesa Adat Bale Agung Tenaon, Bendesa Adat Seririt, dan Bendesa Adat Patemon. Di tiga wewidangan adat  tersebut, sebelumnya diakui terdapat ashram.

Selain tiga bendesa tadi, sebenarnya ada beberapa pihak lain di Buleleng yang turut diadukan.

Yakni Perbekel Alasangker, PHDI Desa Alasangker, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alasangker, dan Perbekel Patemon.

Menurut Budarsa langkah yang dilakukan para bendesa itu sebenarnya terbilang langkah persuasif.

Para bendesa berpegangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara MDA Bali dan PHDI Bali.

 “Itu juga dikuatkan statement dari gubernur. Bahwa tiap ashram di wewidangan desa adat, hendaknya ditutup,” katanya.

Lebih lanjut Budarsa mengatakan, penutupan ashram di tiga wewidangan desa adat itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Para bendesa tidak melakukan penutupan secara sepihak.

Budarsa mengklaim, selama ini pihaknya selalu menekankan agar dilakukan langkah persuasif menyikapi keberadaan sampradaya non dresta Bali yang ada di wewidangan adat.

“Kalau memaksa, kami harus mengeluarkan SP-1, SP-2, baru mengadukan ke MDA, PHDI, dan Gubernur. Selama ini kesannya kan bendesa kami disebut memaksa, melakukan perusakan. Itu tidak ada. Selama ini yang terjadi di Buleleng itu kan berdasarkan kesepakatan bersama dengan semua pihak. Termasuk dari sampradaya non dresta itu sendiri,” tegasnya.

Menyusul pengaduan ISKCON ke Komnas HAM, Budarsa menyatakan pihaknya akan segera duduk bersama dengan MDA Bali.

Bahkan dari informasi, pihak MDA Bali sudah menyiapkan tim hukum guna menghadapi pengaduan tersebut.

Ia meminta para bendesa tidak gentar dengan pengaduan tersebut.

“Kami di MDA kabupaten dan provinsi, siap memberi perlindungan hukum pada bendesa yang dilaporkan ke Komnas HAM. Kami akan segera sampaikan kronologi tertulis soal dinamika keberadaan ashram di Buleleng,” tukas Budarsa. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply