Banyak Lahan di Tabanan Beralih Fungsi, DPRD Tabanan Minta Revisi RTRW

TABANAN – Alih fungsi lahan di Tabanan makin masif. Banyak lahan pertanian berubah menjadi permukiman. Komisi I DPRD Tabanan pun mendesak agar Pemkab Tabanan segera menyetorkan draft revisi RTRW untuk dapat segera dibahas di dewan.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi ketika dikonfirmasi mengatakan, terkait revisi Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2012 , pihaknya melakukan koordinasi dan rapat kerja dengan BPN maupun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Tabanan.

Pasalnya saat ini lahan di Tabanan sudah banyak terjadi perubahan peruntukannya yang sebelum jalur hijau atau kawasan pertanian pangan, namun kini sudah berdiri perumahan atau bangunan lainnya.

Baca juga: Minim Keluhan, Bupati Karangasem Tak Puas, Janji Sidak Diam-Diam RSUD

Nantinya perubahan RTRW tersebut sebagian besar berada di wilayah Tabanan selatan. Mulai dari daerah Nyitdah hingga daerah Kediri lainnya. Mengingat wilayah tersebut sudah banyak perkembangan akomodasi pariwisata. 

“Kami memastikan dalam revisi Perda RTRW tetap akan mempertahankan LP2B minimal 18,5 persen,” tandas Putu Eka, Rabu (9/6).

Ke depannya, kata Putu Eka, dalam Perda Tata Ruang yang baru ada ketegasan untuk mengatur peruntukan suatu wilayah atau kawasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasalnya banyak lahan yang sebelumnya areal pertanian sudah diaspek dan sudah ada pembangunan yang otomatis bisa mendapatkan izin. 

“Ketika lahan sudah diaspek, peluang  perubahan peruntukan dari kawasan pertanian , tanaman pangan dan berhak dibangun dan mendapatkan ijin. Ini yang kami koordinasikan dengan BPN,” sebutnya.  

Dikatakan, dari penjelasan BPN, kalau adanya pemberian aspek pada lahan, tidak serta-merta  bisa memberikan izin untuk membangun, namun disesuaikan dengan kondisi daerah atau kawasan tersebut. 

“Hal ini memang perlu ada kejelasan nanti yang tertuang dalam  revisi RTRW,” tegasnya.

Sementara terkait LP2B, kata politisi PDIP asal Marga ini, masyarakat memang harus mempertahankannya. Namun demikian untuk kepentingan umum atau kepentingan tertentu  masih bisa dibangun 10 persen saja. 

“Intinya, kami akan berupaya tetap mempertahankan  kawasan LP2B tersebut  dan revisi RTRW yang baru dan kami mendorong hal itu,” janjinya.

Hal lain yang juga jadi perhatinan serius yakni perubahan status kawasan pesisir selatan. Sesuai dengan RTRW Provinsi yang sudah disahkan, kawasan pesisir selatan Tabanan mulia dari desa Beraban kediri sampai Desa Selabih, Selemadeg barat kini sudah masuk kawasan pariwisata. Namun demikian , harus ditegaskan pengaturan tata ruang agara pembanguan dikawasan tersebut  tidak semrawut. 

“Dalam Revisi Perda RTRW ini kan kami tuntaskan peruntukannya. Jadi tidak sembarangan juga membangun akomodasi wisata, tetapi harus tertata dengan baik,” ungkapnya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply