Kasasi Ditolak, Hukuman Oknum Ketua Yayasan Cabul Naik Jadi 13 Tahun

TABANAN-Masih ingat dengan kasus pencabulan yang dilakukan Terdakwa Reimal Sipahelut, 36 terhadap salah seorang siswi di Yayasan Penuai Indonesia berinisial CDL, 16?

Terbaru, atas kasus ini, pihak Mahkamah Agung RI akhirnya menolak upaya hukum kasasi yang dilakukan Terdakwa Reimal Sipahelut.

Sebaliknya, sesuai putusan kasasi, pihak MA justru memperberat dan menambah hukuman bagi Terdakwa Reimal.

Baca juga: PLN Peduli Kembangkan Ekowisata Desa Sanda

Seperti dibenarkan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, I Dewa Gede Putra Awatara, Rabu (9/6).

Saat dikonfirmasi, Awatara membenarkan dengan adanya putusan kasasi terkait perkara pencabulan dengan terdakwa oknum Ketua Yayasan Penuai Indonesia Reimal Sipahelut dan terjadi di Yayasan Penuai Indonesia di Banjar Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan.

Dijelaskannya, sesuai salinan putusan kasasi yang diterima, hakim Mahkamah Agung RI mengganjar Terdakwa Reimal dengan hukuman pidana penjara selama 13 tahun.

Putusan MA, ini kata Awantara sama dengan tuntutan yang diajukan JPU pada peradilan di tingkat pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Tabanan.

Meski sama dengan tuntutan JPU, namun imbuh Awantara, hukuman pidana yang dijatuhkan hakim MA terhadap Terdakwa Reimal lebih berat atau naik tiga tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bali.

Dimana saat itu, saat peradilan tingkat pertama di PN Tabanan, Majelis hakim mengganjar pidana bagi Terdakwa Reimal Sipahelut dengan hukuman pidana selama 10 tahun. “Putusan pidana itu kemudian dikuatkan kembali oleh putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bali,”terang Jaksa Awantara  

Selain hukuman fisik, sesuai putusan kasasi, hakim MA juga menjatuhkan pidana denda lebih berat kepada Terdakwa Reimal Sipahelut.

Sesuai putusan kasasi, Terdakwa Reimal yang sebelumnya diganjar hukuman pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 5 bulan, kini justru naik alias diperberat menjadi sebesar Rp 500 juta atau subside lima bulan kurungan.

“Bila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka terdakwa bisa mengganti dengan pidana kurungan selama lima bulan,”jelas Jaksa Awantara.

Menurut Awantara, sesuai salinan putusan MA, hukuman pidana selama 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara, itu karena hakim menilai perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan persetubuhan terhadap anak dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, bujukan yang disengaja.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai telah memenuhi ketentuan pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara, menanggapi terkait putusan kasasi MA, Awantara menyatakan menerima.

“Pada prinsipnya putusan kasasi dari MA sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan tingkat pertama. Bedanya di pidana denda saja. Diperberat menjadi Rp 500 juta,”jelasnya.

Bahkan terkait turunnya salinan putusan MA, selain menyatakan sudah menerima salinan putusan pada 3 Juni 2021, pihak Kejari Tabanan juga telah melaksanakan eksekusi terhadap yang bersangkutan.

”Eksekusi sudah kami laksanakan pada Senin (7/6) lalu,” pungkasnya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply