DPR dan Kemenkeu Sebut BPR Bisa Beli Agunan Kredit Macet Lewat Lelang

DENPASAR – Sidang Judicial Review atau uji materi di MK dengan nomor perkara 102/PUU-XVIII/2020 kembali digelar. Rabu (9/6/2021) sidang yang digelar secara daring di kantor Sari Law Office, Denpasar digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. 

Dalam sidang itu, Menteri Keuangan diwakili Sekjen Menteri Keuangan,  Heru Pambudi, dan dari DPR RI diwakili oleh Mukhamad Misbakhun. Diwawancara usai sidang, Kuasa Hukum BPR Lestari, I Made Sari, S.H., M.H., CLA  selaku dari pihak pemohon menyatakan, pada prinsipnya pihak pemohon  dalam hal ini BPR Lestari memohon agar hak dari BPR untuk dapat mengambil alih agunan kredit macet debitur nasabahnya dapat diperlakukan sama dengan bank umum.

“Dan ternyata dari keterangan DPR dan Pemerintah, menerangkan dalam pokok perkara, bahwa memang tidak dilarang BPR untuk mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya, baik melalui pelelangan umum maupun melalui penyerahan secara suka rela,” katanya kepada awak media usai sidang yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut. 

Baca juga: Belasan Pelanggar Prokes di Pantai Kuta “Dihadiahi” Push Up

Atas keterangan dari pihak BPR dan Perintah tersebut, I Made Sari selaku kuasa hukum pemohon merasa jika pernyataan itu merupakan angin segar untuk langkah yang sedang diperjuangkan pemohon.

“Karena ternyata perbedaan perlakuan selama ini yang terjadi, di kantor lelang dengan keterangan DPR dan Pemerintah di depan Majelis Hakim berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut antara BPR dengan Bank Umum oleh kantor lelang tidak akan terjadi lagi,” imbuhnya. 

Lanjutnya, terkait dengan jawaban yang menyatakan bahwa pemohon dalam hal ini merupakan BPR Lestari tidak memenuhi legal standing, pihaknya akan menyerahkannya kepada majelis hakim.

“Kami serahkan kepada majelis hakim untuk memutus seadil-adilnya, di samping kita menunggu keterangan dari Bank Indonesia dan OJK dalam sidang yang akan datang,” tandasnya. 

Sebelumnya, PT.BPR Lestari memutuskan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi (MK). Hal itu karena BPR Lestari tidak bisa mengambil alih lelang agunan macet nasabahnya karena terjegal oleh Pasal 12A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 12A Ayat 1 UU Perbankan itu berbunyi baik Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Secara gamblang, pasal itu hanya menyebut bank umum. Sedangkan BPR tidak tercantum secara tegas dalam pasal tersebut.

Akibat terbentur aturan itu, aset yang menjadi jaminan nasabah yang tidak bisa melunasi kredit jadi tidak jelas alias terkatung-katung. Selain itu, menurut pemohon, Pasal 12A Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut berlaku diskriminatif terhadap BPR, di mana bank umum bisa mengambil alih agunan kreditnya secara lelang sedangkan BPR tidak bisa. Sehingga BPR Lestari mengajukan Judicial Review ke MK.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply