Anggaran Dipangkas, DPRD Badung Berang

MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung melakukan sejumlah rasionalisasi anggaran, termasuk anggaran untuk DPRD Badung. Kalangan DPRD Badung pun berang.

Salah satu anggaran yang dipangkas di DPRD Badung adalah pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan. Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata pun angkat bicara.

Parwata menyatakan, Pokir DPRD merupakan amanat undang–undang yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Baca juga: Tak Hanya di Pura, Remaja Ini Mencuri di Merajan dan Perhiasan Ortu

“Kalau yang diamanatkan undang-undang kan tidak logis kita rasionalisasi. Itu amanat undang-undang, kalau dihilangkan siapa yang tanggungjawab, kalau saya tidak mau tanggungjawab,” tandas Parwata , Selasa (8/6).

Menurutnya, kegiatan pokir dan lainnya seperti anggaran reses sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). Sehingga program yang sudah tertuang dalam undang-undang maupun perda tentu wajib dijalankan.  

“Semua sudah ditetapkan dalam Perda, Perda itu wajib untuk dijalankan. Kalau mau melakukan rasionalisasi silahkan rasionalisasi di eksekutif, jangan kegiatan pokir,” beber Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung I Made Wira Dharmajaya tak menampik rencana rasionalisasi sejumlah anggaran, termasuk anggaran kegiatan di DPRD Badung.

“Sesuai arahan Bapak Bupati (I Nyoman Giri Prasta  agar melakukan penyesuaian anggaran. Sekarang semua masih berproses,” beber pejabat asal Desa Sembung ini.

Disinggung mengenai rencana  pemangkasan anggaran Pokir, Mantan Sekwan Badung ini mangaku rasionalisasi terjadi pada seluruh anggaran, termasuk di dewan yang salah satunya adalah Pokir.

“Intinya semua ini masih dalam pembahasan,” pungkasnya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply