Korupsi Rp 1, 1 M untuk Judi Togel, Oknum Sekretaris LPD Ditahan

TABANAN – Diduga melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 1,1 miliar untuk judi togel, seorang oknum sekretaris LPD di Kabupaten Tabanan ditahan.

Dia adalah I Wayan Sunarta, oknum sekretaris LPD Desa Adat Belumbang, Desa Belumbang,  Kecamatan Kerambitan, Tabanan, ini, Selasa (8/6) akhirnya ditahan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan Ni Made Herawati didampingi Kasi Pidsus Ida Bagus Putu Widnyana, menyatakan, penahanan terhadap oknum LPD berambut gondrong, ini setelah penyidik melakukan penetapan tersangka pada 23 Februari lalu.

Baca juga: VIRAL! Pria Bermotor di Denpasar Tertangkap CCTV Curi Tabung Gas Melon

Sunarta ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana keuangan LPD.

Menurut Kajari Tabanan, ada beberapa pertimbangan sehingga penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka Wayan Sunarta.

Selain dianggap telah memenuhi persyaratan subjektif, penahanan Tersangka Sunarta juga dinilai telah memenuhi persyaratan objektif sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP.

Selain itu, penahanan tersangka, karena penyidik khawatir, tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi melakukan tindak pidana.

“Selain itu telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang terkait dalam perkara ini. Sehingga hari ini langsung kami lakukan penahanan,” kata Kejari Tabanan Ni Made Herawati.

Ditambahkan Herawati, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan, diduga akibat perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1, 1 miliar lebih.

Saat audit, tim selain menemukan selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka.

Juga temuan adanya bukti transaksi pengambilan uang tabungan nasabah tak tercatat yang dilakukan oknum I Wayan Sunarta selaku sekretaris LPD Desa Pakraman Belumbang dari sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. 

“Tersangka ini juga melakukan pungutan kepada nasabah yang nilai tercatat pada prima nota lebih besar dibandingkan dengan daftar kas masuk. 

Termasuk dari bukti lainnya, ditemukan simpanan uang deposito nasabah yang digunakan langsung oleh I Wayan Sunarta untuk kepentingan pribadi,”ungkap Herawati.

Bahkan, imbuh Herawati, dari hasil penyidikan, tim juga menemukan modus lain.

Dimana   pengurus LPD Desa Pakraman Belumbang telah menyiasati data pokok laporan keuangan agar kondisi LPD seolah-olah sehat. Sehingga dikesampingkan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara.

 “Maka dalam kasus ini berpotensi adanya tersangka lainnya. Sehingga dalam pasal yang kami sangkakan terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ada dalam UUD Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Herawati.

Tak kalah menarik dari kasus ini, sesuai hasil penyidikan, dari total kerugian negara yang mencapai Rp 1,1 miliar, tersangka mengaku uang sebesar Rp 500 juta selain digunakan untuk keperluan pribadi, juga digunakan tersangka untuk judi togel.

“Tersangka I Wayan Sunarta juga mengaku sebagian uang LPD dia gunakan untuk bermain judi togel,” pungkasnya.

Selanjutnya, atas perbuatannya, Tersangka I Wayan Sunarta dijerat dengan pasal berlapis, yakni Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Subsidairnya, tersangka dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply