Komnas HAM Bisa Panggil Paksa Pimpinan KPK

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA– Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo bisa menjadi alternatif untuk menyelamatkan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat, lantaran tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Disampaikan oleh Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko, Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan eks pegawai KPK Sari Wardhani.

“Bisa lewat Keppres dijadikan ASN. Tapi saya menduga presiden akan menghindar terus. Kemudian membiarkan (TWK) menjadi urusan internal KPK,” ujar Danang melalui konferensi pers virtuaL, Selasa 8 Juni 2021.

Baca juga: 590 Pegawai KPK yang Lulus TWK dukung Novel Baswedan dkk, Minta Presiden Jokowi Turun Tangan  

Baca juga: 51 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dipecat, 24 Pegawai Diselamatkan

Danang menilai, jika proses TWK berjalan mulus, bukan tidak mungkin akan diterapkan di badan atau lembaga lain. “Jadi ini sebenarnya ancaman bagi kita semuanya,’ ucap Danang.

Leonard mengatakan Presiden Jokowi bisa membatalkan keputusan terkait 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Bisa menerbitkan Keppres. Sebab, Perkom No 1/2021, yang juga memuat soal pasal terkait TWK bisa dianulir.

“Awalnya, kisruh ini dari Revisi Undang Undang KPK. Sekarang yang bisa mengatasinya, kita meragukan beliau mau, menganulir proses ini secara keseluruhan karena itu lewat peraturan komisi yang praktis di bawah dia (Presiden Jokowi),” ucap Leonard.

Usman Hamid mengatakan Presiden Jokowi harus membatalkan pemberhentian terhadap 51 pegawai KPK. Termasuk mengambil tindakan untuk mengembalikan independensi KPK.

“Dalam konteks ini pemberhentian tersebut bisa dikatakan mengandung indikasi kuat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) yang berat,” imbuh Usman.

Sedangkan Sari mengharapkan Presiden Jokowi bertindak sesuai perkataannya. “Menjalankan apa yang dikatakan untuk menguatkan KPK,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan Komnas HAM bisa memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply