Dewan Badung Tolak Anggarannya Dipotong, Putu Parwata Sarankan Rasionalisasi di Eksekutif

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menolak keras, jika benar adanya pemotongan-pemotongan di sejumlah anggaran yang didapat.

Bahkan pimpinan dewan meminta, jika benar ada pemotongan atau rasionalisasi disarankan dilakukan di eksekutif.

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait hal itu.

Hanya menurutnya, Pokok Pikiran (Pokir) adalah amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Pokir Dewan dan Uang Perjalanan Dinas DPRD Badung Dikabarkan Dipotong, Sekwan Sebut Sesuai Kebutuhan

“Kalau yang diamanatkan undang-undang kan tidak logis, kita rasionalisasi. Menghilang Pokir (tidak logis-red) karena amanat undang-undang,” ujarnya saat dikonfirmasi Selasa 8 Juni 2021.

Pihaknya mengatakan jika itu amanat undang-undang dan  kalau dihilangkan siapa yang tanggungjawab.

Bahkan dirinya sendiri tidak mau tanggung jawab terkait hal tersebut.

Pokir serta lainnya seperti anggaran Reses sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda)

“Semua sudah ditetapkan dalam Perda, Perda itu wajib untuk dijalankan. Kalau mau melakukan rasionalisasi silahkan rasionalisasi di eksekutif, jangan kegiatan pokir,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Badung I Made Wira Dharmajaya mengatakan rencananya akan ada rasionalisasi sejumlah anggaran termasuk anggaran kegiatan di DPRD Badung.

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply