Tolak Limbah B3, Puluhan Warga Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Jembrana

NEGARA – Puluhan orang warga Desa Pengambengan, mendatangi kantor DPRD Jembrana dan kantor Bupati Jembrana, Senin (3/5).

Kedatangan puluhan warga, ini untuk menyampaikan aspirasi penolakan pembangunan pabrik pengolahan bahan bahaya dan beracun (B3) di Desa Pengambengan.

Meskipun seluruh izin sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah kabupaten, warga tetap menolak pembangunan pabrik karena proses perizinan dinilai penuh rekayasa dan tidak transparan.

Baca juga: Calon Pemudik Terjebak Antrean Panjang di Pelabuhan Gilimanuk

Puluhan warga awalnya mendatangi kantor DPRD Jembrana. Setelah satu perwakilan warga bertemu sejumlah dewan, disarankan untuk bersurat lebih dulu agar perwakilan warga nantinya bisa diterima dan berdialog langsung dengan pimpinan dan masing-masing komisi yang membidangi.

Perwakilan warga kemudian mendatangi kantor bupati dengan harapan bisa berdialog langsung dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba.

Sayangnya, perwakilan warga hanya ditemui I Putu Artha, salah satu pengacara yang mengatasnamakan tim hukum pemerintah kabupaten Jembrana dan Kepala Badan Kesbangpol Jembrana I Ketut Eko Susilo Artha Permana.

Sebanyak lima orang perwakilan warga menyampaikan aspirasi di ruang pertemuan kantor Kesbangpol Jembrana.

Menurut Hadi, salah satu perwakilan warga, penolakan warga terhadap pabrik pengolahan B3 sudah dilakukan sejak 2017.

Sebanyak tiga perusahaan yang rencananya membangun, namun satu perusahaan yang sampai saat ini sudah mendapat izin.

Namun prosesnya, mulai dari amdal yang digelar di Jakarta hingga IMB dinilai tidak ada keterbukaan dari pihak pemerintah.

“Proses amdal, tidak melibatkan masyarakat pendamping dan terdampak, tetapi justru lima orang perangkat desa yang dianggap mewakili warga Desa Pengambengan,” terangnya.

Warga menduga proses persetujuan hingga terbit amdal dan IMB direkayasa. Karena masyarakat penyanding tidak mengetahui secara mengenai perusahaan yang akan membangun pabrik B3 tersebut.

Kemudian dari sisi dokumen, bahwa kawasan Desa Pengambengan dari tata ruang merupakan kawasan industri.

Dalam persetujuan pada pabrik B3, kejanggalanya dimasukkan dalam kategori industri khusus. Sedangkan pembangunan pabrik limbah B3 tidak termasuk dalam industri khusus.

Kemudian persetujuan lain yang menyebut  bahwa limbah B3 sebagai pabrik limbah terpadu. Sedangkan Desa Pegambengan merupakan pabrik pengolahan hasil tangkapan ikan.

“Waktu ada isu cacing pada sarden, perikanan Jembrana sangat terdampak. Terutama nelayan sangat mendapat dampaknya. Apalagi isu limbah dengan adanya pabrik limbah, maka akan ada dampak terhadap perikanan Jembrana,” terangnya.

Kemudian rekomendasi alih fungsi lahan yang dikeluarkan bupati Jembrana sebelumnya I Putu Artha yang merekomendasikan alih fungsi lahan dari pertanian untuk lahan industri pabrik limbah medis seluas 16 are.

Padahal dalam peraturan bupati merupakan lahan pertanian minimal 1 hektar. Serta dalam PP 11 tahun 2012 RTRW, untuk industri khusus minimal 5 hektar.

Tetapi kenyataanya, untuk pabrik limbah B3 hanya 16 are. Kenapa disetujui? Padahal sudah jelas tidak memenuhi aturan.

“Banyak kejanggalan dalam proses limbah medis ini,” terangnya.

Karena itu, warga meminta pada Bupati Jembrana untuk meninjau ulang atau mengkaji ulang izin yang dikeluarkan pada PT. Klin sebagai pabrik pengolahan pabrik limbah B3.

Warga juga meminta untuk menindaklanjuti, karena ada sanksi administrasi hingga pidana dari proses perizinan ini.

“Pembangunan pabrik B3 ini, secara ekonomi sangat terdampak pada kami,” tegasnya.

Hadi menegaskan, warga tidak menyetujui pabrik limbah B3 sejak 2017 lalu. Namun, proses perizinan ini tiba-tiba, termasuk IMB yang keluar sehari sebelum hari pemungutan suara, yakni 8 Desember 2020.

Karena itu, warga meminta pada pemerintah untuk duduk bersama dengan warga dan PT. Klin. Tujuannya agar dinas terkait dan perusahaan menjelaskan mengenai proses sosialisasi hingga perizinan yang dikeluarkan. 

Sementara itu, menurut I Putu Artha, selaku tim hukum pemkab yang menemui perwakilan warga.

Bahwa semua perizinan dari pabrik limbah B3 ini sudah selesai pada periode bupati sebelumnya.

Karena itu, semua aspirasi dan permohonan warga akan disampaikan pada Bupati Jembrana I Nengah Tamba untuk dicarikan solusi terbaik. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply