Warga Liligundi Desak Prajuru Cabut Pararem Pencalonan Bendesa

AMLAPURA- Puluhan warga Desa Adat Liligundi mendatangi kantor Camat Bebandem pada Rabu siang (21/4) kemarin.

Kedatangan puluhan warga ini ingin mengawal langsung proses mediasi tuntutan warga terhadap pencabuta dua pararem yang dibuat oleh Prajuru Desa Ada Liligundi yang dianggap menghalangi kesempatan warga lain dalam pencalonan menjadi Bendesa Adat Liligundi.

Dalam proses mediasi yang digelar terbatas dan tertutup itu dihadiri Camat Bebandem, Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bebandem dan beberapa tokoh dari Desa Adat Liligundi.

Baca juga: Kader dan Pengurus Partai Nasdem Tabanan Mendadak Mundur Berjamaah

Tokoh Desa Adat Liligundi, Komang Wenten menjelaskan, proses mediasi ini digelar yang ketiga.

Setelah dua kali sebelumnya digelar di Desa Adat Liligundi beberapa waktu lalu. Tuntutan warga Liligundi yakni mencabut dua poin pararem tentang syarat pencalonan Bendesa Adat Liligundi yang dibuat prajuru Desa Adat pada 2019 lalu.

“Ada dua poin keberatan isi pararem ini. Pertama syarat calon minimal SMP, dan keputusan calon hanya dari kesepakatan lima orang calon yang lolos seleksi. Bukan atas dasar pertimbangan masyarakat,” tuturnya ditemui usai mediasi.

Padahal lanjut Wenten, mengacu awig-awig yang memiliki posisi lebih tinggi dari pararem ini, tidak persyaratan seperti yang tertuang dalam pararem yang dibuat panitia pengadegan prajuru adat.

 “Kalau mengacu pada persyaratan kualifikasi pendidikan itu tidak menjamin. Itu sama juga tidak memberi kesempatan yang lain yang memiliki potensi namun terkendala persyaratan untuk maju,” terangnya.

Penolakan masyarakat terhadap dua poin pararem tersebut juga didasari lantaran sudah lepas konteks dari awig-awig yang ada.

“Harapan masyarakat itu justru meminta agar prajuru menegakkan awig-awig. Ini terbalik justru prajuru desa yang tidak menjalankan awig-awig. Jadi harapan kami ingin memastikan supaya dua poin pararem itu dicabut oleh panitia. Kalau tidak akan tetap bergejolak,” kata Wenten.

Dia meminta kepada prajuru adat untuk tidak membuat pararem tanpa adanya persetujuan masyarakat.

Terlebih kata dia pararem tersebut dibuat setelah adanya bakal calon bendesa adat.

“Sehingga mereka yang tidak memenuhi persyaratan pararem gugur dengan sendirinya,” tandasnya.

Terkait hal ini, MDA Kecamatan Bebandem  I Nyoman Ganti mengungkapkan pihaknya masih akan menggali informasi. Termasuk panitia pangadegan prajuru desa adat selaku pembuat pararem untuk diminta keterangannya.

“Ini baru keteranga sepihak. Masih ada enam kali mediasi. Nanti hasilnya baru bisa dilihat setelah selesai tahapan mediasi,” paparnya.

Namun Ganti menjelaskan, sebuah pararem itu sangat dibutuhkan di dalam desa adat.

Hanya saja, hal itu dibuat ketika sebuah aturan tidak tercantum di awig-awig. Maka untuk mengakomodir kepentinga masyarakat, bisa dibuat melalui pararem ini.

Namun tetap mengacu pada kesepakatan bersama dengan masyarakat di desa adat itu sendiri.

“Kalau sudah ada di awig-awig tidak perlu lagi dibuatka pararem. Kalau ingin membuat pararem itu harus ada kesepakatan masyarakat. Selanjutnya disosialisasikan. Intinya itu,” pungkasnya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply