Ngaku Identitas Diri Hilang, Lie Lan Ing Dipulangkan ke Bandung

SEMARAPURA– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Klungkung akhirnya menyerahkan Lie Lan Ing ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.

Lie Lan Ing diserahkan ke Dinsos dan P3A Klungkung untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yakni Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/4).

Penyerahan Lie Lan Ing Itu dilakukan setelah perempuan berusia 43 tahun ini tinggal di wilayah Kabupaten Klungkung tanpa melengkapi diri dengan identitas diri.

Baca juga: Selain Tegas, Perwira Cantik Ini Juga Dikenal Banyak Program Unggulan

Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Klungkung, Putu Suarta saat dikonfirmasi, Rabu (21/4) menuturkan, Lie Lan Ing telah tinggal di Kabupaten Klungkung tempatnya di Desa Kamasan sekitar satu bulan lamanya dengan menumpang di kos-kosan temannya.

Adapun pada Senin malam (19/4), Lie Lan Ing terjaring sidak dutang bersama 21 warga pendatang lainnya oleh personel Satpol PP Klungkung.

“Dari 22 duktang yang terjaring sidak, hanya Lie Lan Ing yang tidak melengkapi diri dengan identitas diri, yakni KTP. Sementara 21 duktang lainnya terjaring sidak lantaran tidak melakukan lapor diri,” terangnya.

Berdasarkan keterangan Lie Lan Ing, diungkapkan Suarta bahwa KTP Lie Lan Ing hilang setiba di Bali.

Selain tidak melengkapi diri dengan identitas diri, menurutnya Lie Lan Ing juga tinggal di Klungkung tanpa tujuan.

“Selama tinggal di Klungkung, dia tidak bekerja dan hidup menumpang dengan temannya yang berprofesi sebagai pedagang,” ujarnya.

Atas kondisi itu, pihaknya memutuskan menyerahkan Lie Lan Ing ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung untuk dipulangkan ke daerah asalnya, yakni Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

“Sebelum dipulangkan, kami lakukan rapid antigen dan hasilnya negatif,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya mengimbau kepada pemilik kos-kosan agar proaktif dalam melaporkan orang yang mengontrak rumahnya kepada kepala lingkungan setempat.

Hal itu dinilainya penting dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Agar tidak ada lagi penduduk non permanen melanggar administrasi kependudukan,” tandasnya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply