Koordinator MAKI: Nama Hebat KPK Mulai Runtuh

TRIBUN-BALI.COM,  JAKARTA- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai nama hebat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai runtuh. Hal itu ditandai rentetan kejadian yang mencoreng KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilik dari dugaan penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stefanus RP  menerima suap sebanyak Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bersama KPK sudah menangkap penyidik Polri pada penugasan di komisi antirasuah tersebut.

Baca juga: Propam Polri Tangkap AKP SR, Oknum Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai

Baca juga: Penyidik KPK Diduga Palak Wali Kota Tanjungbalai, Minta Uang Rp 1,5 Miliar

“Sudah mulai runtuh nama hebatnya KPK, kegarangan KPK sejak adanya dimulai kontroversi pemilihan calon pimpinan KPK dan kedua revisi Undang-Undang KPK,” tutur Boyamin kepada Tribun Network, Kamis 22 April 2021.

Boyamin menerangkan terdapat rentetan kejadian yang mencoreng nama KPK.

Ia menyontohkan Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna mengaku sempat dimintai uang Rp1 miliar oleh pihak yang mengaku dari KPK dengan iming-iming tak dijerat operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu terungkap dalam sidang kasus suap Rp1,6 miliar terkait proyek pembangunan RSU Kasih Bunda dengan terdakwa Ajay, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 19 April 2021.

“Saya menduga ada orang berani mencatut nama KPK, karena diduga orang KPK, oknumnya juga bermain. Jadi saya sebenarnya tidak akan kaget kalau kemudian pada periode yang sekarang ini ada orang berani mencatut nama KPK mencari duit, memeras duit, karena tidak menganggap KPK itu sesuatu yang menyeramkan seperti dulu,” tutur Boyamin.

Sebelumnya juga ada kasus pegawai KPK berinisial IGAS terbukti mencuri barang bukti perkara korupsi berupa emas hampir 2 kilogram.

IGAS merupakan anggota Satuan Tugas pada Direktorat Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Emas itu merupakan barang rampasan perkara korupsi atas nama Yaya Purnomo, mantan Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kemudian, kata Boyamin, terdapat kasus dugaan pembocor informasi penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama.

Kebocoran informasi itu membuat KPK gagal mendapatkan barang bukti kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat menggeledah Kantor PT Jhonlin Baratama, Jumat 9 April 2021.

“Jadi akibat revisi UU KPK dan kontroversi (pemilihan pimpinan) ini, kemudian menjadikan babak belurnya KPK,” ujar Boyamin.

Boyamin berharap dewan pengawas KPK mampu menyelesaikan persoalan yang mencoreng kredibilitas lembaga antirasuah tersebut. Ia pun meminta ada perbaikan dari KPK dalam kurun waktu kurang dari enam bulan.

“Jadi ini harus ada perbaikan, dan saya akan menunggu sampai 3-6 bulan. Kalau ini tidak ada perbaikan, tidak ada prestasi yang hebat, maka saya minta pimpinan KPK mundur saja, dan dilakukan pemilihan ulang oleh Pansel, oleh Presiden yang lebih bebas untuk memilih orang,” ucapnya. (tribun network/denis destryawan)

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply