Perajin Akui Perpres Nomor 10/2021 Belum Mampu Naikkan Harga Arak Bali

KARANGASEM – Meski disambut baik oleh para perajin, namun berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ternyata belum mampu meningkatkan harga minuman fermentasi atau destilasi khas Bali.

Sebaliknya, ditengah optimistis para perajin, harga minuman fermentasi atau destilasi khas Bali seperti arak Bali justru anjlok dan kalah saing dengan arak non tradisional.

Seperti diakui tokoh masyarakat di Desa Sidemen, Karangasem, I Nyoman Masta. Sebagai salah satu desa penghasil arak tradisional, ia mengaku lega dengan berlakunya Perpres 10/2021.

“Kalau kami baca Perpres, memang melegakan dan kami positif menyambut itu. Namun disisi lain, ada beberapa hal yang harus konsisten dilakukan,” ujarnya saat dikonfirmasi radarbali.id,  Selasa (23/2).

Menurutnya, dengan sudah berlakunya perpres, pihaknya berharap adanya upaya khusus untuk menjaga proses fermentasi dan destilasi secara tradisional yang dilakukan secara turun temurun oleh para petani atau perajin arak.

“Ketika ada praktek tidak sesuai tradisional, kami minta agar dilarang,” tegasnya.

Sebab, menurut Masta, kenyataan di lapangan, ada sejumlah arak ataupun sejenisnya yang beredar di masyarakat ini diduga tak memiliki asal usul yang jelas. Baik dalam hal asal, proses pembuatan maupun bahan baku yang digunakan.

Lebih buruknya, harga minuman tersebut pun dijual dengan harga yang tak masuk akal dan kemudian membuat para perajin arak ini pusing tujuh keliling, karena arak yang mereka buat tak laku di pasaran.

“Itu kenyataan di lapangan. Arak herbal (minuman berbahan baku tuak kelapa) jadi tak laku. Tetapi di lapangan, entah arak dari mana dan bahan baku dari apa bisa beredar dengan harga murah. Misalnya, arak kami jual 15 ribu, eh ada arak dari luar lain yang asal usulnya tidak jelas dijual dengan harga 10 ribu,” ungkapnya.

Petani atau perajin arak jadi merugi dong? “Kondisi kami disini memang memprihatinkan. Disini, arak yang kami jual sudah berjubel karena tidak ada yang mau beli. Karena persaingan harga dengan arak luar, ada pengerajin arak disini yang juga terpaksa menjual dengan harga murah,” tukasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2020 memang telah memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali, standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas, serta kesejahteraan Krama Bali.

Dampak dari Pergub tersebut memang membuat arak banyak yang beredar, namun persaingan semakin tak sehat dan menyebabkan harga arak jatuh.

Terlebih banyak beredar di lapangan yang araknya tak memiliki asal usul yang jelas, termasuk bahan baku yang digunakan.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply