Pejabat Tak Bisa Atasi Karhutla Terancam Dicopot

Presiden Joko Widodo. (BP/kmb)

JAKARTA, BALIPOST.com – Sanksi tegas berupa pencopotan dilontarkan Presiden Joko Widodo pada pejabat yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya. Ancaman itu dilontarkan Presiden saat rapat dengan kepala-kepala daerah yang daerahnya rawan karhutla.

Hadir Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Bupati Siak, Bupati Ogan Komering Ilir, Bupati Sanggau Paolus Hadi, dan Bupati Pulau Pisau. “Saya kira kita masih ingat semua kalau ikut rutin pertemuan setiap tahun seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (22/2) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Ia mengungkapkan tiap tahun sejak 2015, saat kejadian kebakaran besar, pihaknya rutin melakukan pertemuan seperti ini. “Tujuannya apa? Untuk mengingatkan baik kepada para gubernur, bupati wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, terutama jika ada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah-daerah rawan bencana kebakaran agar tidak lupa pada aturan main yang sudah disepakati di 2016,” tutur Presiden.

Kesepakatannya, menurut Presiden adalah bagi kepala daerah maupun pangdam, kapolda, kapolres, danrem, dandim yang membiarkan terjadi pembesaran karhutla akan dicopot. “Mereka yang baru, agar tahu dan aturan main-nya masih tetap sama. Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan main-nya tetap sama, belum saya ganti, dicopot. Saya ulang lagi ini hanya untuk pejabat-pejabat baru agar tahu aturan main ini,” kata Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi juga mengaku sudah menerima laporan terjadinya karhutla sejak Januari 2021. “Misalnya, di Riau tadi disampaikan sudah 29 kejadian, ini hati-hati Pak Gubernur Riau meski bisa ditangani jangan sampai ada muncul lagi, di Kalimantan Barat juga sama ada 52 kejadian, hati-hati Kalimantan Barat, meski bisa tertangani tapi kita semua harus hati-hati,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi bahkan mengingat saat terjadi kebakaran besar di berbagai wilayah Indonesia pada 2015, ia harus melewati perjalanan darat beberapa jam untuk tiba ke wilayah bencana. “Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Pekanbaru, Riau, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin 8 jam saya lewat darat. Saya juga ingat di tahun 2015 waktu saya akan ke Pulau Pisau di Kalimantan Tengah, saya turun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lewat darat, seingat saya 4 jam, ini jangan sampai kejadian lagi,” kata Presiden menegaskan.

Meski saat ini bencana yang banyak terjadi adalah banjir dan tanah longsor, tapi Presiden mengingatkan agar kesiapan untuk menghadapi ancaman karhutla tidak boleh kendor. “Kita harapkan rencana pencegahan yang detail dan matang, sinergi yang kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif, karena berdasarkan laporan BMKG tahun 2021, sebagian besar wilayah Indonesia masih mendapat hujan menengah tinggi hingga April, bulan Mei diperkirakan jadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau tapi kita masih harus tetap waspada, jangan lengah,” papar Presiden.

Pada 2020, kondisi kebakaran hutan dan lahan menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Tercatat pada 2019 karhutla mencakup 1.592.010 hektare sedangkan pada 2020 adalah 296.942 hektare.

Beberapa kejadian karhutla pada Januari 2021 terjadi di Aceh (3 kejadian), Sumatera Utara (9 kejadian), Riau (29 kejadian), Kepulauan Riau (4 kejadian), Jambi (2 kejadian), Sumatera Selatan (5 kejadian), Kalimantan Barat (52 kejadian), Kalimantan Tengah (12 kejadian), Sulawesi Tenggara (20 kejadian) dan Papua (1 kejadian). (kmb/balipost)

Sumber https://www.balipost.com/news/2021/02/22/176794/Pejabat-Tak-Bisa-Atasi-Karhutla…html

Leave a Reply