Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid-19, Rela Bayar Denda

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – ANGGOTA Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang berasal dari perusahaan China.

Ribka bahkan lebih memilih membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

Baca juga: Satgas Covid-19 Nasional Minta Masyarakat Tak Ragukan Efektivitas Vaksin Sinovac

Baca juga: Presiden Jokowi Disuntik Vaksin Corona, Bisa Ditonton Live Streaming

Baca juga: 10 Pejabat di Badung Sudah Diusulkan Namanya Untuk Vaksin Perdana, Salah Satunya Bupati dan Wakilnya

Bahkan ia rela menjual harta kekayaanya untuk bayar sanksi.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, walaupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp. 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

“Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak Pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

“Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi,” ujarnya.

“Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu,” tegasnya.

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply