Tak Dipandang Perbekel dan Gaji Kecil, Anggota BPD se-Bali Mesadu ke DPRD Bali

TRIBUN-BALI.COM,  DENPASAR – Puluhan perwakilan anggota legislatif desa atau Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se-Bali mendatangi Gedung DPRD Bali, Denpasar, Senin (11/1/2021).

Mereka yang tergabung dalam DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Bali mengadukan aspirasinya terkait perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat desa.

Mereka sendiri diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry bersama Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana, dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi.

Pasalnya, menurut mereka peran BPD legislatif desa dinilai sebelah mata oleh eksekutif yakni Perbekel.

Baca juga: Komisi III DPRD Bali Soroti Sampah Plastik di Pantai Kuta-Legian, Minta Pemprov Lakukan Ini

Apalagi, BPD juga memiliki tugas yang sama seperti wakil rakyat di tingkat kabupaten dan Provinsi.

BPD sebagai DPR-nya desa memiliki tugas untuk budgeting, legislasi dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa.

“Kami berharap peran dan hak-hak pengurus BPD diperhatikan, karena BPD memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, serta mengawasi kinerja Kepala Desa,” kata Ketua DPD ABPEDNAS Bali, I Wayan Madra Suartana.

Ia juga menyebutkan bahwa ABPEDNAS Bali sendiri beranggotakan 4.912 yang tersebar di 636 desa se-Bali.

Organisasi ini sendiri secara nasional sudah terbentuk sejak 17 Januari 2020 dan dikukuhkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada 14 Oktober 2020.

Madra juga mengungkapkan bahwa para legislator desa ini perlu perhatian serius dari pemerintah, terutama Pemda.

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply