Lima Pedagang Arak Ditangkap Polisi dan Disidang, Hakim Bayari Denda

GIANYAR – Lima pedagang arak diseret ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Gianyar oleh polisi Polres Gianyar.

Hakim tunggal, Wawan Edy Prastyo yang menyidangkan Rabu siang (18/11), mengganjar denda masing-masing Rp 15.000 dan biaya perkara Rp 5000.

Karena kasihan, hakim langsung membayarkan denda itu dengan uang pribadi.

Lima pedagang arak, yakni, Wayan Sukartana, Wayan Brena, Ida Bagus Putu Suarbawa, Wayan Mudita dan Ni Nyoman Lipet, duduk berjejer di kursi pesakitan.

Mereka merupakan pekerja pariwisata dan sopir truk.

Di meja hakim, berjejer barang bukti arak yang dibungkus jerigen dan botol kemasan. Mereka ditangkap polisi karena tidak punya izin menjual arak. Mereka juga mengakui kesalahnnya.

Namun, sebelum mengambil keputusan, hakim Wawan sempat menanyakan alasan berdagang arak. Rupanya, dampak pandemi Covid-19 membuat mereka mencari penghasilan tambahan dari jualan arak.

Wawan juga sempat meminta salah satu pedagang membuka isi dompet. Uang di dalam dompet terhitung Rp 300 ribuan.

“Apa cukup itu untuk sebulan?,” tanya Wawan. Hakim juga menanyakan apa beras di rumah masih tersedia.

Dalam sidang, hakim Wawan menyatakan jika para pedagang ini orang yang terdampak Covid-19. “Penyidik mau tiap hari nangkap arak. Ini akan jadi bom waktu,” ujar Wawan dihadapan sidang.

Hakim juga mengetahui ada imbauan dari Gubernur Bali Wayan Koster untuk minum arak.

“Bahkan ada meme (gubernur, red) Nyen Jani (siapa sekarang-giliran minum, red). Masak yang kecil ditangkap. Memangnya yang diminum gubernur beda dengan arak masyarakat,” tegas Wawan.

Tidak sampai di sana, menurut Wawan, istri gubernur Bali, Putri Suastini Koster sempat terpapar Covid-19. “Masyarakat disarankan terapi arak,” jelasnya.

Seolah menasihati penyidik kepolisian yang hadir dalam sidang, hakim Wawan menyatakan jika pegawai di pemerintahan semuanya masih dapat gaji bulanan.

“Kalau kita bukan pegawai, mungkin bisa saja ikut jualan arak. Katanya gubernur buat legalitas arak. Kok ditangkapi,” jelasnya.

Lantaran banyak masyarakat yang tidak ada penghasilan, Wawan pun bertanya kepada penyidik. “Kasih makan apa, nggak ada tamu,” jelasnya.

Wawan juga mempertanyakan penangkapan berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar. “Ini Pergub (Peraturan Gubernur, red) di atas Kabupaten. Lex Posterior Derograt Legi Priori,” jelasnya.

Usai memberikan penjelasan di muka sidang, hakim lantas memutuskan perkara tersebut.

“Menjatuhkan denda Rp 15 ribu (per pedagang arak, red). Memerintahkan barang bukti dirampas negara. Dan membayar biaya perkara Rp 5 ribu,” ujarnya sembari mengetok palu.

Usai membacakan vonis denda, hakim Wawan langsung mengangkat dua lempar uang pecahan Rp 50 ribu miliknya. “Nggak usah bayar (denda, red). Saya yang bayar,” pungkasnya.

Para pedagang arak pun mencakupkan tangan dan mengucapkan terima kasih.

Usai sidang, kepada koran ini, Wawan memang berniat membayari denda Rp 15 ribu per orang.

“Ya karena kasihan. Kami prihatin,” ujarnya.

Sedangkan, mengenai Pergub, diakui diatur tentang batasan penjualan. Pertama memang harus ada izin, kemudian tidak boleh dijual dekat tempat olahraga atau tempat ibadah. “Ada batasan memang. Tapi untuk hal ini, lebih baik ke pengawasan dulu. Sosialisasikan,” pungkasnya.

Sedangkan, dulu, sebelum Covid melanda, denda arak bisa mencapai Rp 100-300 ribu.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply