Kecewa, Fraksi Golkar DPRD Buleleng Boikot Rapat Paripurna

SINGARAJA–Rapat paripurna DPRD Buleleng yang digelar secara virtual, Senin (16/11) diwarnai aksi boikot.

Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 diboikot Fraksi Golkar DPRD Buleleng.

Diduga langkah Fraksi Golkar memboikot rapat paripurna itu, berkaitan dengan sikap mereka selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Dalam berbagai forum pembahasan, anggota Fraksi Golkar cukup kritis menyampaikan sikap.

Terutama yang berkaitan dengan rencana pinjaman dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam rapat kemarin, tercatat ada 15 orang anggota DPRD Buleleng yang tidak hadir. Dari 15 orang itu, sebanyak 7 orang diantaranya berasal dari Fraksi Golkar.

Dengan kata lain, seluruh anggota Fraksi Golkar, tak menghadiri forum rapat paripurna tersebut. Alih-alih menghadiri forum rapat paripurna, para anggota fraksi justru berkumpul di Sekretariat DPD II Golkar Buleleng.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaku tak tahu secara pasti mengapa seluruh anggota Fraksi Golkar kompak tak hadir dalam rapat paripurna.

“Nggak tahu juga. Mungkin ada kegiatan partai. Jadi tidak bisa hadir saat paripurna sekarang. Secara resmi sih tidak ada penyampaian pada kami,” kata Supriatna usai paripurna.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi yang ditemui terpisah mengatakan, seluruh hasil pembahasan KUA PPAS 2021 telah disampaikan kepada induk Partai.

Induk partai meminta agar fraksi bersikap lebih tegas. Salah satu jalan yang ditempuh fraksi ialah melakukan boikot dalam pertemuan kemarin.

Wandira menyebut ada dua hal yang menjadi dasar kekecewan Partai Golkar. Pertama, nilai total dana yang akan dipinjam melalui program PEN Daerah dirasakan terlalu besar. Yakni mencapai angka Rp 571 Miliar.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng hanya Rp 358 miliar.

Dengan kondisi fiskal itu, semestinya pemerintah tak mengajukan pinjaman lebih besar dari kemampuan PAD.

Idealnya dana pinjaman yang diajukan pada pemerintah pusat hanya berkisar pada angka Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar per tahun.

Sehingga pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar utang.

“Ini sangat beresiko. Kalau programnya berhasil, pemanfaatannya sesuai target, hasilnya akan positif. Tapi kalau salah, akan membebani APBD kita 10 tahun mendatang,” kata Wandira.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti bahwa program yang diajukan dalam PEN tidak seluruhnya bersifat penting. Selain itu program juga tidak menunjukkan asas pemerataan. Bila melihat semangat program PEN, maka idealnya program yang diluncurkan bisa merata. Sehingga terjadi pemulihan ekonomi yang benar-benar berpijak pada masyarakat.

“Artinya dibuat untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar berkepentingan dan dibutuhkan masyarakat. Contohnya menjawab musrenbang. Karena kemarin musranbang dari tingkat desa hingga kabupaten sebagian besar tidak terjawab karena alasan tidak ada dana. Sekarang sudah ada dana kenapa tidak itu dijawab, kenapa membuat program yang lain,” ujar Wandira.

Hal serupa diungkapkan Anggota Fraksi Golkar Ketut Dody Tisna Adi. Salah satu yang ia soroti adalah rencana pembangunan RSUD Buleleng. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan RS Pratama Tangguwisia dan RS Pratama Giri Emas. Sehingga kedua rumah sakit itu bisa naik kelas menjadi tipe C.

“Puskesmas juga yang direhab Cuma dua, hanya di tengah dan barat, di timur tidak ada. Apakah ini sudah pemerataan? Tidak, apakah harus legowo bukan begitu seharusnya merata. Yang namanya membangun Buleleng bersama-sama ya semuanya,” kata Dody.

Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang ditemui terpisah menyatakan, program PEN baru sebatas pengajuan. Hingga kini belum ada kepastian apakah Buleleng akan mendapatkan dana itu, atau tidak.

“PEN belum tentu dapat kok sudah diributin. Udah lah biasa, orang nyari sensasi kan biasa,” kata Agus. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply