[Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepekang Gegara Nunggak Utang di LPD

AMLAPURA- Salah satu kepala keluarga (KK) di Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem menerima sanksi kasepekang atau dikucilkan

Krama atau warga adat yang mendapat sanksi adat kasepekang itu yakni menimpa keluarga I Nyoman Darma.

Darma diberikan sanksi kasepekang karena memiliki tunggakan hutang/kredit di LPD

Atas sanksi kasepekang yang menimpa Darma inipun viral setelah ibu kandungnya I ketut Wiri meninggal dunia dan dilarang dikubur di Setra atau kuburan desa.

Lalu seperti apa poin-poin sanksi kasepekang yang bikin heboh ini?

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Abang I Wayan Gede Surya Kusuma dikonfirmasi, Sabtu (17/10) mengatakan, dari hasil klarifikasi dengan sejumlah pihak, yakni LPD dan Desa adat, bahwa sesuai hasil paruman Adat memutuskan memberhentikan sementara I Nyoman Darma sebagai kerama desa adat Paselatan.

Pemberhentian itu, karena Darma memiliki pinjaman atau kredit uang di LPD sejak tahun 2015 silam sebesar Rp 10 juta.

Selanjutnya karena mengalami kendala keuangan yang bersangkutan tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit selama tiga tahun berturut turut hingga bulan Oktober 2018 lalu.

Pihak LPD sendiri telah memberikan tiga kali perpanjangan kredit dan konpensasi kepada yang bersangkutan.  Dari perhitungan LPD Kredit tersebut membangkak menjadi Rp 26 juta.

Atas kredit macet tersebut Kepala LPD I Gede Kuta melaporkan masalah ini kepada Kelian atau Bendesa adat Paselatan.

Kemudian sesuai keputusan tersebut, diberikankah sanksi kepada keluarga Darma termasuk mendiang ibu kandungnya Ni Ketut Wiwi yang meninggal beberapa waktu lalu.

Berikut lima poin sanksi yang diberikan kepada keluarga Nyoman Darma.

Pertama, yang bersangkutan (Nyoman Darma) tidak boleh dipilih sebagai prajuru.

Kedua, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan upesaksi dari adat.

Ketiga jika meninggal Darma dan keluarganya termasuk ibunya wajib membayar penanjung batu sebesar Rp 500 ribu agar bisa menggunakan setra untuk mengubur.

Keempat, bagi seluruh krama/ masyarakat Desa tidak diperbolehkan menjeguk, mesuka duka kepada krama yang diberhentikan sementara.

Kelima, jika ada krama yang melanggar maka akan dikenakan denda 100 kg beras.

Anehnya, meski Darma telah dijatuhi sanksi kasepekang, namun dalam awig- awig Desa terungkap bahwa tidak ada aturan yang menyebut diberhentikan sementara seperti peraturan yang dibuat LPD.

Dalam awig-awig desa, hanya disebutkan kalau jenis pemindandha atau sanksi ada disebut norma kesepekang.

“Artinya ada ketidaksesuaian antara awig-awing desa adat dengan peraturan yang dibuat LPD,”tukasnya.

Sementara itu, masih terkait sanksi kasepekang yang diterima keluarga Darma, keluarga ini akhirnya berhasil menguburkan jasad Wiri setelah mendapat bantuan dari Anggota DPRD Bali I Wayan Kari Subali.

Kari Subali membantu membiayai upacara penguburan sekaligus biaya penanjung batu (semacam sewa red) di Desa Adat setempat.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply