Anak Tunggak Hutang di LPD, Ibu Meninggal Dilarang Dikubur di Setra

AMLAPURA-Kabar viral datang dari Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem.

Kabar heboh itu menyusul dengan pemberian sanksi adat kasepekang (pengasingan/dikucilkan) bagi salah satu kepala keluarga (KK) di Desa Adat Paselatan, Abang, Karangasem.

Krama atau warga adat yang mendapat sanksi adat kasepekang itu yakni menimpa keluarga I Nyoman Darma warga Desa Adat Paselatan.

Mirisnya lagi, gara-gara terkena sanksi kasepekang, Darma dan kerabatnya dilarang menggunakan fasilitas setra (kuburan) desa adat saat ibu kandungnya (Ni Ketut Wiri) meninggal dunia.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bali, Sabtu (17/10), kasus kasepekang ini terungkap dari unggahan status Nyoman Pasek, salah seorang warga Abang, Karangasem di Akun media social Facebook miliknya.

Sesuai unggahan status, akibat terkena sanksi kasepekang, warga yang meninggal terpaksa hanya diantar kerabatnya yang juga kena sanksi adat kasepekang.

Sedangkan krama Desa Adar atau warga sekitar tidak berani membantu karena takut. Mereka takut, jika membantu proses pemakaman jasad Ni Ketut Wiri akan juga dikenakan sanksi denda.   

“Jadi Krama Desa adat juga tidak bisa membantu dalam penguburan warga bersangkutan karena masih terikat sanksi adat,”jelas.

Terkait kasus ini, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Abang I Wayan Gede Surya Kusuma saat dikonfirmasi, membenarkan.

Bahkan atas kasus ini,Surya Kusuma juga mengaku sempat mengundang Prajuru Desa Adat Paselatan

Pemanggilan terhadap prajuru itu, imbuh Surya dilakukan untuk mengklarifikasi informasi di FB yang sempat viral dan sekaligus mencari tahu latar belakang pemberian sanksi kasepekang.

Dari keterangan Prajuru Adat diperoleh informasi, bahwa pemebrian sanksi adat kasepekang karena yang Darma tidak mampu membayar tunggakan kreditan di LPD.

“Kami sudah panggil Prajuru. Saat itu Prajuru langsung hadir, termasuk Kelian Adat I Wayan Sudana. Ada juga selaku yang mendampingi yakni Kerta Desa dan Ketua Sabha Desa serta Ketua LPD Desa adat Paselatan,” ujarnya.

Ditambahkan Surya, dari informasi, yang bersangkutan (pihak/keluarga penerima sanksi kasepekang) akan mekinsan ring geni (kremasi).

Namun karena mendapat sanksi adat, tidak ada warga yang ikut mengantar ke setra. Begitu juga untuk menggunakan setra harus membayar penanjung batu.

Sementara itu, masih kata Surya  Kusuma, dari hasil penjelasan prajuru Adat Paselatan, kasus ini terjadi berawal dari I Nyoman Darma yang merupakan anak kandung almarhum Ni Ketut Wiri meminjam uang di LPD sejak tahun 2015 silam.

Nyoman Darma meminjam uang sebesar Rp 10 juta di LPD Peselatan. Pinjaman ini diamprah dalam dua kali perjanjian dan pinjaman tanpa anggunan.

Selanjutnya karena mengalami kendala keuangan yang bersangkutan tidak mampu membayar pokok dan bunga kredit selama tiga tahun berturut turut hingga bulan Oktober 2018 lalu.

Pihak LPD sendiri telah memberikan tiga kali perpanjangan kredit dan konpensasi kepada yang bersangkutan.  Dari perhitungan LPD Kredit tersebut membangkak menjadi Rp 26 juta.

Atas kredit macet tersebut Kepala LPD I Gede Kuta melaporkan masalah ini kepada Kelian atau Bendesa adat Paselatan. Akhirnya Desa adat melaksanakan paruman Adat dan memutuskan memberhentikan sementara I Nyoman Darma sebagai kerama desa adat Paselatan. Selama pemberhentian sementara itu yang bersangkutan dan keluarganya tidak dibolehkan menggunakan fasilitas Desa adat termasuk Setra.

Sanksi ini diberikan sampai warga tersebut melunasi kewajibanya atau membayar  kredit di LPD.

Saat paruman pengambilan keputusan tersebut Darma tidak hadir, namun Ketua LPD dan salah satu Badan Pengawas LPD sudah menyampaikan terkait sanksi tersebut. saat itu yang bersangkutan juga menyatakan menerima sanksi tersebut.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply