Bikin Resah, Perbekel Sumberklampok Tegaskan Tolak Pembangunan Bandara

GEROKGAK-Perbekel  Sumberklampok I Wayan Sawitra Yasa menyebut rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang awal lokasi berada di Kubutambahan dan kemudian dipindahkan ke wilayah barat Desa Sumberklampok memicu keresahan warga.

Terlebih rencana pemindahan lokasi pembangunan bandara itu juga diakui tak pernah ada sosialisasi dari pemerintah kepada warga.

Warga resah, kesal dan tak nyaman karena saat ini, warga sedang berjuang atas lahan eks HGU PT. Margarana seluas sekitar 600 hektar menjadi hak milik yang sudah mereka kelola puluhan tahun dan turun-temurun.

“Harapan kami pemerintah Desa Sumberklampok dan selaku perwakilan warga desa, jangan mencampur adukkan rencana pembangunan bandara dengan kasus tanah tersebut. Kasus penyelesaian lahan semestinya diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Bali dan pusat,” tuturnya.  

Apalagi imbuh Suwitra, tidak ada kajian jelas soal rencana pembangunan Bandara Bali Utara.

Setelah dirinya bersama tokoh masyarakat dan tim 9 penyelesaian lahan Sumberklampok dipanggil Gubenur Bali Wayan Koster, Selasa lalu.

Soal Bandara Bali Utara di Sumberklampok sangat tidak mungkin. Mengingat Desa Sumberklampok sebagai kawasan penyangga hutan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Secara otomatis ketika pembangunan bandara dilakukan akan berdampak pada ekosistem di TNBB. Baik itu saat pembangunan dilakukan dan pascapembangunan.

Apalagi yang mengejutkan saat pertemuan dengan Gubenur Bali, kata Suwitra, gubernur Bali mendadak mengklaim tanah yang mereka tempati merupakan asset pemprov.

“Mendadak pak Gubenur mengklaim tanah yang ditempati warga tersebut merupakan aset dari pemerintah provinsi Bali. Itu tidak benar,”tegasnya.

Menurutnya, terkait eberadaan status tanah, pihaknya bersama tim 9 penyelesaian lahan pernah menelusuri status lahan ke BPN Pusat.

“Apakah benar aset provinsi Bali atau bukan? Ternyata di BPN Pusat Tercatat. Tanah Sumberklampok adalah tanah negara eks HGU. Dengan status tanah negara bebas,” bebernya.  

Jika memang benar milik Provinsi Bali. Sawitra mengatakan mari menunjukkan HPL atau HGU atau ada dasar sertifikat (pipil) atau surat. Bukti pemerintah provinsi tidak bisa menunjukkan sampai sekarang.

“Saat ini pemerintah Provinsi justru memohon ke BPN pusat menjadi aset mereka. Artinya apa antara masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali sama-sama memohonkan tanah tersebut,” ujarnya.  

Sebagai perwakilan masyarakat di pemerintah desa secara tegas juga pihaknya menolak soal rencana Pembangunan Bandara Bali Utara. Karena membuat suasana di desa tak nyaman.

“Masyarakat kami berpikir dan fokus ke arah penyelesaian lahan. Bukan soal rencana pembangunan bandara,” pungkasnya. 

Sumber Radar Bali

Leave a Reply