Pakar Hukum Nilai UU Omnibus Law Cipta Kerja Cacat Karena Disahkan Saat Draf RUU Belum Final

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA- Pakar hukum tata negara menilai, tidak seharusnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang belum final naskahnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Hal itu diungkapkan oleh Asep Warlan Yusuf, pakar hukum dari Universitas Parahyangan.

Menurutnya kedudukan RUU itu cacat hukum.

Presiden Joko Widodo pun disarankan untuk tidak menandatangani UU yang baru diketok palu oleh DPR pada Senin (5/10/2020) lalu itu.

Pengusaha Heran Melihat Aksi Mahasiswa Demo UU Omnibus Law Cipta Kerja : Mereka kan Butuh Kerja

Hal itu karena, kedudukan UU yang belum final tetapi telah disahkan adalah cacat hukum.

“Karena bagaimanapun juga naskah yang akan diplenokan itu naskah yang paling akhir dari berbagai tahapan, mulai dari panja dan yang paling tinggi itu pleno atau paripurna. Paripurna itu sudah bukan wacana lagi, tapi pengesahan,” kata Asep kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Airlangga Sebut Ada 40 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Jokowi Minta Target Selesai dalam 1 Bulan

Secara kronologi, ia menjelaskan, pembahasan sebuah RUU dilakukan mulai di tingkat panitia kerja untuk menyusun rumusan pasal demi pasal yang akan dimasukkan ke dalam sebuah UU.

Setelah di tingkat panja selesai, maka naskah akan dilihat oleh tim sinkronisasi untuk dikoreksi, termasuk bila ada kesalahan dalam penulisan kata atau typo serta kurangnya tanda baca.

Kemudian, naskah yang telah disepakati akan diparaf oleh masing-masing fraksi sebelum dibawa ke pleno rapat paripurna untuk disetujui atau tidak secara bersama-sama oleh para anggota dewan yang hadir.

“Itu typo sudah harus selesai,” ucapnya.

Sumber: Tribun Bali

Leave a Reply