Tes Swab di Bali Dibanderol Rp 1,7 Jt, Netizen; Mending Buat Sedekah

DENPASAR-Tingginya biaya atau ongkos tes usap alias swab PCR ((Polymerase chain reaction) di Bali menuai komentar pedas netizen.

Tak hanya dinilai mahal, besaran biaya swab yang hingga kini masih dibanderol Rp 1, 7 juta juga dinilai warganet memberatkan masyarakat.

Terlebih dengan masa sulit akibat pagebluk Covid-19 yang tak kunjung usai, tingginya biaya swab di Bali juga membuat pemerintah (Pemprov Bali) tak luput dari bully-an.

Selain dituding tidak pro rakyat, kebijakan atau penetapan biaya swab yang diakui sudah sesuai dengan standar harga yang ditetapkan pemerintah pusat, itu juga dinilai sebagai akal-akalan pemerintah untuk mencari keuntungan dan ‘bisnis’ di masa sulit.

 Seperti komentar pemilik akun @Rita Bislissin. Ia menilai, harga tes swab sebesar Rp 1, 7 juta dinilai sebagai lahan bisnis baru saat pandemi Corona. “Covid jadi lahan bisnis baru”komentar @Rita Bislissin di akun facebooknya

Hampir senada dengan @Rita Bislissin, komentar pedas lainnya juga disampaikan pemilik akun FB @Gungdedps. “untung banyak nie oknum yang bermain didalam wabah(emoticon).

Selain itu, ada pemilik akun @Rama Putra “Sing anggon (tidak pakai) masker Denda, rapidtest mayah (bayar), tes swab mayah. Trus kontribusi pemerintah untuk rakyat d musim pandemic ini apa? Himbauan dan nyejer daksina (doa)?

Bahkan, tak kalah pedas, sindiran juga disampaikan pemilik akun @Janua Risti “1, 7 juta mending buat sedekah malah punya tabungan ke akhirat…sekarang pakai test himbauan aja…gampang. Kayak pemerintah gampang dengan himbauan (emoticon)

Seperti diketahui, hingga saat ini, harga untuk sekali tes usap di Bali masih dibanderol di kisaran Rp 1,7 juta.

Masih mahalnya biaya tes swab, karena menurut Pemprov Bali melalui kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya  masih mengikuti standar harga yang ditetapkan dari pemerintah pusat

“Kami harus menyesuaikan standar harga sesuai surat edaran pusat. Saat ini kisaran harga swab masih dihargai Rp 1,7 juta. Kami masih menunggu surat edaran (pusat).

Selanjutnya, ketika surat sudah turun semua, maka semua pihak baik rumah sakit pemerintah daerah atau pusat harus mengikuti,”tukas Suarjaya.

Sumber Radar Bali

Leave a Reply